Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Luhut Minta Pemimpin Bidang Politik Tak Asal Komentar Soal PPKM Level 4

Menko Luhut Minta Pemimpin Bidang Politik Tak Asal Komentar Soal PPKM Level 4 Menko Luhut Panjaitan Tinjau Pembangunan Bandara Dhoho Kediri. ©2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan para politisi di Indonesia untuk tak berkomentar asal soal kebijakan pemerintah yang masih memperpanjang PPKM Level 4. Menurutnya, jika membutuhkan penjelasan detil, maka pemerintah sangat terbuka untuk menjelaskannya.

"Saya mohon pemimpin kita dalam bidang politik semua, tolong tidak berkomentar kalau komentarnya belum jelas, kalau mau berkomentar silakan, kami sangat senang sekali untuk memberikan penjelasan-penjelasan secara detil kepada siapa pun," katanya saat jumpa pers perpanjangan PPKM Level 4 Jawa-Bali secara virtual, Senin (2/8).

Dia meluruskan, tidak ada kebijakan pandemi ditetapkan oleh satu orang dalam perpanjangan kebijakan PPKM level 4. Semua diputuskan melalui koordinasi terarah dari presiden dengan mempertimbangkan masukan semua unsur.

Orang lain juga bertanya?

"Jangan pernah ada yang berpikir, karena dia ini bisa selesai, ini bukan karena satu orang tapi karena kita ramai-ramai dan kami senang, saya juga senang karena presiden memberikan arahan yang sangat jelas kepada kami sehingga kami bisa bekerja secara tuntas dan lugas," jelasnya.

Luhut juga meyakini, sampai saat ini tidak ada negara yang sudah bisa terbebas dari Covid-19 secara total. Berkaca pada Amerika Serikat, dia menambahkan, negara adidaya tersebut masih terus menerus mengganti-ganti kebijakannya saat angka konfirmasi positifnya kembali meledak.

"Menangani masalah ini betul-betul kompleks karena belum ada satu negara pun di dunia yang mereka imun terhadap varian delta ini, Amerika pun sudah meningkat pesat (kasus positifnya) dan mereka sudah mulai mengubah strateginya," tutupnya.

Sebagai informasi, pernyataan Luhut disampaikan usai Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang PPKM Level 4 di Pulau Jawa - Bali. Jokowi meyakini, angka peningkatan kasus belum sampai tingkat keamanan untuk dilakukan relaksasi.PPKM Level 4 Jawa-Bali diputuskan diperpanjang mulai dari 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2021.

Reporter: M RadityoSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden
Cak Imin Bicara RUU Kementerian Negara: Jangan Sampai UU Batasi Hak Prerogatif Presiden

Adapun dalam RUU Kementerian Negara mengatur bahwa jumlah kementerian menyesuaikan kebutuhan presiden atau tidak dibatasi.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Respons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40

Baca Selengkapnya
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Jokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Kemenag soal Wacana Pembentukan Kementerian Haji di Kabinet Prabowo-Gibran
Respons Kemenag soal Wacana Pembentukan Kementerian Haji di Kabinet Prabowo-Gibran

Cak Nanto menilai diperlukan kajian yang mendalam apabila pemerintah baru akan membentuk kementerian khusus haji.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Beda Ucapan Jokowi Respons Putusan MK saat Pilpres dan Pilkada
VIDEO: Beda Ucapan Jokowi Respons Putusan MK saat Pilpres dan Pilkada

Jokowi kembali menanggapi putusan MK terkait perubahan syarat dalam undang-undang Pilkada

Baca Selengkapnya
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah
Ketua Banggar DPR Tegaskan APBN Tak Terpengaruh meski Kementerian Prabowo-Gibran Ditambah

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan postur APBN Tahun 2025 tidak akan terpengaruh jika nantinya jumlah kementerian ditambah

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Jumlah Kementerian Era Pabowo Bakal Ditambah 10 Jadi 44, Bahlil: Masing-Masing Pemimpin Punya Style Berbeda
Jumlah Kementerian Era Pabowo Bakal Ditambah 10 Jadi 44, Bahlil: Masing-Masing Pemimpin Punya Style Berbeda

Penambahan jumlah kementerian ini jadi hak prerogatif Prabowo saat memimpin negara.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting
Moeldoko Ogah Tanggapi Desakan Anwar Usman Dipecat dari MK: Banyak Urusan Negara yang Lebih Penting

Moeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Soal Pejabat Netral, Menko Muhadjir Keras Ke Hakim MK: Itu Pasti Bohong!
VIDEO: Soal Pejabat Netral, Menko Muhadjir Keras Ke Hakim MK: Itu Pasti Bohong!

Menko Muhadjir Effendy menjelaskan, mengenai netralitas pejabat pemerintahan.

Baca Selengkapnya
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan
Soal Presiden Boleh Kampanye, Meutya Hafid Nilai Jokowi bukan Deklarasi Keberpihakan

Meutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.

Baca Selengkapnya