Menko Luhut: Presiden bukan manusia yang bisa diatur-atur

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan diminta keterangan sebagai saksi di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dia menegaskan jika Presiden Joko Widodo memiliki sikap tegas terkait rencana perpanjangan kontrak Freeport.

"Sepanjang saya kenal dengan presiden, presiden bukan manusia yang bisa diatur-atur apalagi kalau ada konteks melanggar aturan dan undang-undang," kata Luhut dalam sidang di gedung DPR, Senin (14/12).

Luhut sempat dicecar mengenai upaya dugaan permintaan saham Freeport yang dilakukan oleh Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha Migas Riza Chalid. Purnawirawan jenderal bintang empat itu juga ditanya adanya surat Menteri ESDM Sudirman Said ke Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia James R Moffett.

Menurut Luhut, pertanyaan itu tidak perlu dijawab karena sudah terlampau jauh masuk ke hal teknis. "Saya tidak mau masuk yang terlalu teknis," ujarnya.

Kemudian, Luhut juga menjelaskan mengenai koordinasi antar-menteri karena posisinya sebagai koordinator. Dia mencontohkan kasus 'papa minta saham' yang kini tengah diusut kejaksaan agung.

"Saya telepon jaksa agung pertanyakan itu (rekaman), dia jawab itu permintaan saudara Maroef," ungkapnya.

Luhut juga menjawab ketika ditanya hubungan pemerintah dengan DPR di bawah Setya Novanto. Menurutnya, merupakan yang biasa jika ada perbedaan pandangan antara ekseskutif dan legislatif.

"Berjalan baik, kita dikritik kita jelaskan, kita berbeda. Kalau menyangkut rakyat, presiden selalu buat program semua berjalan dengan baik," tandasnya.