Menko Mahfud Soal Ledakan Bom di Polrestabes Medan: Teroris Selalu Mau Nyolong

Merdeka.com - Ledakan bom bunuh diri terjadi di lingkungan Polrestabes Medan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, membantah pemerintah kecolongan.

"Nggak lah. Memang kalau teroris itu memang selalu mau nyolong. Ya nggak apa-apa. Nanti istilah kecolongan lalu dipolitisir, dipelintir. Pokoknya ditindak. itu aja," tegas Mahfud saat ditemui di SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Mahfud enggan menyimpulkan mengapa aparat kerap menjadi sasaran teror. Menurutnya, itu tugas Intelijen untuk menganalisis.

"Itu kesimpulan anda (sasarannya polisi). Mungkin nanti orang berkesimpulan lain. biar aja itu fakta yang anda liat seperti itu. Bahwa itu polisi lalu biar dianalisis sama intelijen," ucapnya.

Untuk masalah teknis pencegahan teror, Mahfud menyerahkan kepada polisi dan pihak Intelijen. Dia memastikan, pemerintah terus melakukan upaya pencegahan.

"Ya itu nanti sudah adalah polisi lah, pencegahannya kan sudah kita lakukan, semuanya harus dicegah, bahwa sudah ada Intelijen, ada informasi ini kalau tidak ada pencegahan banyak lagi yang begini," pungkasnya.

Minta Pemerintah Tidak Disudutkan

Dia menyebut, persoalan teroris tidak bisa menjadi tugas pemerintah saja. Dia berharap kerja sama semua pihak.

"Jangan selalu nyinyir. Kalau pemerintah bertindak lalu dibilang melanggar HAM kalau tidak bertindak dibilang kecolongan, begitu aja. Kita sama-sama dewasa menjaga negara ini," ujar Mahfud.

Mahfud menyoroti pihak pihak yang kerap mengkritik pemerintah jika menindak teroris. Padahal, jika teroris sudah berhasil melakukan misinya, para pihak tersebut tidak bertanggung jawab.

"Orang yang sering nyinyir itu mengkritik kalau terjadi sesuatu dia hanya loh saya hanya usul katanya. Sesudah terjadi dia tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, jangan selalu menyudutkan aparat bila mengambil tindakan terhadap teroris.

"Di kontrol saja secara proporsional benar apa tidak karena nanti ada proses hukum di pengadilan yang akan membuktikan aparat itu salah apa tidak," tandasnya.