Menko Maritim pimpin aturan Zonasi & Tata Ruang Laut Nasional
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menilai penyempurnaan peraturan reklamasi di teluk Jakarta akan segera selesai. Sebab, peraturan reklamasi akan ditambahkan dengan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kalau perbaikan harusnya sih enggak lama ya kecuali, kalau KLHS enggak lama ya saya kira hitungan beberapa minggu engga lama lah atau sekian bulan," kata Siti Nurbaya usai ketemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/4).
"Secepatnya kami lakukan tapi jangan tanya saya berapa hari berapa minggu, tapi kami selesaikan secepatnya," imbuhnya.
-
Apa nama wilayah Jakarta di masa awal? Siapa sangka jika Ibu Kota Jakarta dulunya hanya sebuah wilayah pelabuhan kecil dengan luas wilayah sekitar 125 KM persegi.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Apa julukan Jakarta? Menariknya, sematan kata 'The Big Durian' membuatnya sering disamakan dengan Kota New York di Amerika.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
-
Apa yang Rusli rencanakan dengan sertifikat tanahnya? Ketika ditanya mengenai akan dimanfaatkan untuk apa sertipikat yang diterimanya, Rusli menceritakan rencananya memanfaatkan sertifikat sebagai penambahan modal melaut.
Selain itu, kata dia, peraturan reklamasi juga akan dilengkapi dengan Zonasi atau Tata Ruang Laut Nasional yang dikerjakan Menko Maritim Rizal Ramli. Dia berjanji regulasi reklamasi agar tak tumpang tindih tersebut diselesaikan dengan segera.
"Enggak lama deh, itu artinya enggak makan tahunan lah," kata dia.
Wapres Jusuf Kalla, kata dia, memberikan saran penghentian sementara reklamasi agar tak tumpang tindih peraturannya. Oleh sebab itu, pihaknya, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemenko Maritim akan mendalami regulasi yang sedang dibahas bersama Pemprov DKI.
"Memang ada sedikit yang nanti kita harus dalami sama-sama oleh tim yaitu menyangkut rekomendasi rekomendasi dari KKP yang apakah mungkin atau excusable di pelaksanaan di DKI atau tidak kemarin muncul juga. Ah ini enggak bisa ini, enggak realistis kami belum tentu bisa, ya seperti itu lah nanti kami dalami saja yang seperti itu," kata dia.
Dia menambakan pihaknya akan melaporkan penghentian sementara pembangunan reklamasi ke Presiden Jokowi setelah pulang dari Eropa. "Nah respon Pak Wapres ini jalannya sudah ada silakan diselesaikan dan saya akan laporkan terus ke Presiden dan Wapres," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaDewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaPemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca SelengkapnyaUsulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.
Baca SelengkapnyaAdapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMaruarar menjelaskan pihaknya akan menggunakan cara halus untuk memindahkan warga yang menempati lahan tersebut
Baca Selengkapnya