Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Maritim pimpin aturan Zonasi & Tata Ruang Laut Nasional

Menko Maritim pimpin aturan Zonasi & Tata Ruang Laut Nasional Menteri Siti Nurbaya. ©2016 Merdeka.com/Darmadi Sasongko

Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menilai penyempurnaan peraturan reklamasi di teluk Jakarta akan segera selesai. Sebab, peraturan reklamasi akan ditambahkan dengan Kajian Lingkungan Hidup dan Strategis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kalau perbaikan harusnya sih enggak lama ya kecuali, kalau KLHS enggak lama ya saya kira hitungan beberapa minggu engga lama lah atau sekian bulan," kata Siti Nurbaya usai ketemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/4).

"Secepatnya kami lakukan tapi jangan tanya saya berapa hari berapa minggu, tapi kami selesaikan secepatnya," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, peraturan reklamasi juga akan dilengkapi dengan Zonasi atau Tata Ruang Laut Nasional yang dikerjakan Menko Maritim Rizal Ramli. Dia berjanji regulasi reklamasi agar tak tumpang tindih tersebut diselesaikan dengan segera.

"Enggak lama deh, itu artinya enggak makan tahunan lah," kata dia.

Wapres Jusuf Kalla, kata dia, memberikan saran penghentian sementara reklamasi agar tak tumpang tindih peraturannya. Oleh sebab itu, pihaknya, Kemendagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemenko Maritim akan mendalami regulasi yang sedang dibahas bersama Pemprov DKI.

"Memang ada sedikit yang nanti kita harus dalami sama-sama oleh tim yaitu menyangkut rekomendasi rekomendasi dari KKP yang apakah mungkin atau excusable di pelaksanaan di DKI atau tidak kemarin muncul juga. Ah ini enggak bisa ini, enggak realistis kami belum tentu bisa, ya seperti itu lah nanti kami dalami saja yang seperti itu," kata dia.

Dia menambakan pihaknya akan melaporkan penghentian sementara pembangunan reklamasi ke Presiden Jokowi setelah pulang dari Eropa. "Nah respon Pak Wapres ini jalannya sudah ada silakan diselesaikan dan saya akan laporkan terus ke Presiden dan Wapres," tandasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN
Mengenal Aglomerasi, Gambaran Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN

Kawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN
Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Baca Selengkapnya
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan
Menteri ATR Tandatangani MoU Sinergi Program Kelautan dan Perikanan

Penandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya
Ibu Kota Pindah, Pemerintah Bakal Bentuk Dewan Kawasan untuk Penataan Jakarta dan Sekitarnya
Ibu Kota Pindah, Pemerintah Bakal Bentuk Dewan Kawasan untuk Penataan Jakarta dan Sekitarnya

Dewan Kawasan yang dipimpin wakil presiden akan menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah sekitar.

Baca Selengkapnya
Pulihkan Lingkungan Terdampak Tambang, Otorita IKN Bikin Pedoman Rehabilitasi Lahan
Pulihkan Lingkungan Terdampak Tambang, Otorita IKN Bikin Pedoman Rehabilitasi Lahan

Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.

Baca Selengkapnya
Lewat Aturan Ini Boleh Aktivitas Tambang di IKN, Ada Syaratnya?
Lewat Aturan Ini Boleh Aktivitas Tambang di IKN, Ada Syaratnya?

Otorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta
Ridwan Kamil: Reklamasi di Utara Jadi Masa Depan Jakarta

RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.

Baca Selengkapnya
Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Siapkan 15 Raperda Baru Atur Kewenangan Jadi Daerah Khusus
Lepas Status Ibu Kota, Jakarta Siapkan 15 Raperda Baru Atur Kewenangan Jadi Daerah Khusus

Pemprov Jakarta akan mendapatkan 15 tambahan kewenangan khusus dari pemerintah pusat. Hal itu terkait Jakarta yang bakal melepas status ibu kota.

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono: Pemanfaatan Pasir Laut untuk Kebutuhan Domestik dan Jaga Keberlanjutan Ekologi
Menteri Trenggono: Pemanfaatan Pasir Laut untuk Kebutuhan Domestik dan Jaga Keberlanjutan Ekologi

Di dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.

Baca Selengkapnya
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu
Empat Pulau Reklamasi Diusulkan Masuk Wilayah Kepulauan Seribu

Usulan tersebut diajukan oleh Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kepada Heru Budi Hartono.

Baca Selengkapnya
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN
Jokowi Atur Proses Ganti Rugi Lahan Warga Terdampak Proyek IKN

Adapun ADP merupakan tanah di wilayah IKN yang tak terkait dengan pemerintah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Menteri Ara Anti-Slow, Ingat Ucapan Prabowo Siap Capek Putar Otak Bikin Gebrakan
VIDEO: Menteri Ara Anti-Slow, Ingat Ucapan Prabowo Siap Capek Putar Otak Bikin Gebrakan

Maruarar menjelaskan pihaknya akan menggunakan cara halus untuk memindahkan warga yang menempati lahan tersebut

Baca Selengkapnya