Menko PMK: Karhutla tak selesai jika satu pihak memadamkan yang lain membakar
Merdeka.com - Diperlukan upaya pencegahan yang efektif dan terintegrasi antarkementerian dan lembaga terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat pemilik lahan untuk kasus Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutbunla) di Tanah Air.
Sebab, kebakaran kerap berulang setiap tahun dan telah menjadi permasalahan nasional bahkan hingga ke negeri tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
"Permasalahan Karhutbunla, membutuhkan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Karhutbunla tidak akan pernah selesai, apabila satu pihak memadamkan, ada pihak lain yang membakar, dan ada pihak lain yang tidak peduli. Tugas kita bersama untuk dapat membangun kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah terjadinya Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan," demikian ajakan Menko PMK, Puan Maharani, dalam sambutannya di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencegahan Karhutbunla Tahun 2017 di Jakarta, Selasa (19/12), disampaikan dalam rilisnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan akibat kebakaran hutan? Penyelidikan mengenai satu di antara faktor kebakaran hutan adalah membakar lahan secara langsung oleh pemilik perusahaan sawit dengan tujuan pembukaan lahan baru.
-
Bagaimana kebakaran dipadamkan? Sesampainya di lokasi, petugas pun langsung melakukan upaya pemadaman api terhadap bangunan tersebut. Untuk dapat memadamkan api itu membutuhkan waktu selama sekitar tiga jam.'Total pengerahan 20 unit ditambah penunjang. Jumlah personel 95 orang,' ujarnya.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Bagaimana Kementerian LHK memperkuat hutan karbon? Langkah ini juga upaya menurunkan gas rumah kaca hingga 30 persen sesuai dengan progam Aspirasi Keberlanjutan Astra 2030.
-
Mengapa kebakaran hutan menjadi isu penting? Kebakaran hutan menjadi fenomena yang tidak bisa dihindari ketika musim kemarau datang, terutama di pulau Sumatra dan Kalimantan.Bahkan sampai menimbulkan bencana kabut asap yang bisa sampai ke negara lain. Dampak dari pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan sudah tidak bisa dihitung lagi.
"Biaya menangani kerusakan dan kerugian yang berdampak pada masyarakat, serta upaya pemadaman dan pemulihannya, berlipat kali lebih tinggi daripada biaya investasi pencegahan Karhutbunla," jelas Puan.
Menko PMK juga meminta semua pihak untuk waspada terhadap perubahan cuaca di tahun depan demi upaya mitigasi yang dapat dipersiapkan lebih baik segala detailnya.
"Karena sudah bukan saatnya lagi kalau setiap terjadi kebakaran (hutan, kebun dan lahan) kita jadi saling menyalahkan," katanya lagi.
Dari sekian banyak dan rumitnya masalah Karhutbunla ini, Presiden melalui Inpres No.11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mengamanahkan kepada dua Kemenko (Kemenko Polhukam dan Kemenko PMK) beserta kementerian/lembaga terkait dan bertugas merumuskan strategi dan upaya yang jitu mulai dari upaya pencegahan, pemadaman, hingga pemulihan pasca kebakaran. Kemenko PMK dalam Inpres ini sesuai tugas pokok dan fungsinya ditugaskan membantu Kemenko Polhukam.
Maka, Forum Rakernas ini, menurut Menko PMK, merupakan forum yang strategis untuk mengeksplorasi berbagai substansi penanganan Karhutbunla. Dia juga mengarahkan bahwa terdapat beberapa substansi yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam forum Rakernas ini, antara lain: upaya penguatan kapasitas lingkungan, sebagai langkah Mitigasi; upaya deteksi kebakaran dan early warning system; upaya memperkuat kapasitas pemadaman; upaya memperkuat pengawasan; dan upaya penegakan hukum.
Harapan besar Menko PMK di forum ini adalah agar Rakernas dapat menghasilkan formula kebijakan dan rencana aksi yang efektif menangani Karhutbunla.
Rakernas Karhutbunla Tahun 2017 dibuka secara resmi oleh Menko Perekonomian, Darmin Nasution dan turut dihadiri oleh Menko Polhukam, Wiranto, Menteri KLH, Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, Kepala BMKG, Jajaran Pemerintah Daerah, Jajaran TNI/Polri, Dunia Usaha dan Asosiasi serta Perwakilan Negara Sahabat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Karhutla di Kalsel kini menjadi prioritas penanganan semua pihak
Baca SelengkapnyaJenderal Dudung sebelumnya meninjau langsung proses penanganan antisipasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku kehadirannya dalam masalah ini karena menyangkut banyak hal dalam perekonomian.
Baca SelengkapnyaPuluhan personel dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan.
Baca SelengkapnyaKebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai marak terjadi di Sumatera Selatan bersamaan dengan datangnya puncak musim kemarau.
Baca SelengkapnyaLahan milik perusahaan yang disegel luasnya mencapai ribuan hektare.
Baca SelengkapnyaRakor digelar karne saat ini sudah memasuki musim kemarau.
Baca Selengkapnya311 hektare lahan di Kabupaten Inhu sempat terbakar dan berhasil dipadamkan dalam waktu 3 hari.
Baca SelengkapnyaPemadaman karhutla juga menggunakan alat berat dan helikopter
Baca SelengkapnyaDari laporan karhutla hari ke-10 di Desa Suka Maju untuk sektor kiri api sudah dapat dikendalikan namun masih berasap.
Baca SelengkapnyaPencegahan ini sekaligus untuk menghindari dampak buruk terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar.
Baca SelengkapnyaSaat tiba di barisan Reserse, Dudung meminta personel untuk menangkap para pelaku pembakaran hutan.
Baca Selengkapnya