Menko PMK Nilai PTM Masih Penting, Daring Bila Sangat Mengancam Siswa di Sekolah

Merdeka.com - Dua pekan lagi, tahun ajaran baru 2021/2022 akan dilangsungkan. Sayangnya suasana pandemi membuat tidak semua sekolah bisa melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka masih sangat dibutuhkan. Tetapi dia mengingatkan, lokasi sekolah berada di daerah zona aman dari penyebaran virus corona serta tetap dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah khususnya Satgas Covid-19.

"Karena bagaimanapun dengan kondisi yang ada saat ini belajar tatap muka masih dibutuhkan. Masih sangat penting. Karena itu kalau tatap muka masih sangat dimungkinkan dan sangat aman, maka laksanakan itu (proses pembelajaran tatap muka)," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Minggu (11/7).

Dia menegaskan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring hanya dilakukan apabila suatu wilayah dalam keadaan darurat Covid-19 yang membahayakan peserta didik. Jika sekolah berada di daerah zona aman Covid-19, maka sebaiknya melakukan belajar tatap muka.

"Jangan ikut-ikutan kemudian semuanya berjalan daring. Daring itu yang terpaksa dalam suasana Covid-19 yang sangat mengancam anak-anak sekolah. Tapi kalau betul-betul bisa dipastikan aman sebaiknya tetap tatap muka," tegas dia.

Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat memperhatikan kondisi zona Covid-19 di wilayahnya. Dia mengingatkan pemerintah daerah bijak dalam menentukan wilayahnya dari tingkat kelurahan dan kecamatan yang aman untuk menjalankan PTM.

"Saya minta pemerintah daerah jangan hanya cari aman, yang penting enak, enak daring gak usah ngurus sekolah. Itu gak bagus," ucapnya.

"Jadi kalau sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka secara aman itu sebaiknya ya pilih tatap muka," sambung Muhadjir.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti meminta pemerintah untuk menunda pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada tahun ajaran baru.

"Pemerintah harus menunda PTM pada tahun ajaran baru pada Juli 2021, mengingat kasus sangat tinggi dan positivity rate-nya di sejumlah daerah di atas lima persen," katanya dalam webinar di Jakarta, dilansir Antara, Rabu 7 Juli 2021.

Ia menegaskan kondisi itu tidak aman untuk membuka sekolah tatap muka karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak-anak. Pemerintah, lanjut dia, sesuai Konvensi Hak Anak harus memenuhi hak hidup dan hak sehat bagi anak-anak Indonesia.

Dia menambahkan pernyataan Mendikbudristek untuk menggelar PTM terbatas pada tahun ajaran baru perlu direvisi dan seharusnya ditunda sampai positivity rate di setiap daerah di bawah lima persen.

"Masalahnya tidak semua daerah terbuka dengan jumlah kasus Covid-19 di daerahnya. Saat ini ada 10 provinsi yang jumlah positivity rate yang tinggi sekali," katanya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com