Menko PMK Nilai Vaksin Covid-19 Dalam Negeri Lebih Cocok untuk Orang Indonesia

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyebut vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan menggunakan buatan dalam negeri yaitu, Bio Farma. Menurut dia, vaksin buatan dalam negeri akan lebih cocok untuk masyarakat Indonesia.

"Sekarang ini bibitnya sudah di kita jadi nanti akan diproduksi. Sehingga Insya Allah lebih cocok untuk orang Indonesia karena diproduksi sendiri. Secara teknis dilakukan secara masif dengan prosedur ketat," jelas Muhadjir dikutip dari siaran persnya, Minggu (31/1/2021).

Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan vaksinasi untuk masyarakat umum dapat dimulai Februari 2021. Saat ini, ketersediaan vaksin virus corona masih diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (nakes).

"Vaksinasi Covid-19 diutamakan nakes dulu. Ini bisa dilakukan secara per-institusi tapi juga dianjurkan dilakukan secara masal sehingga lebih cepat seperti yang sudah dilakukan di DIY dengan diikuti 3.500 nakes," kata dia.

Setelah tenaga kesehatan, program vaksinasi akan dilanjutkan kepadaaparat pelayanan publik seperti, TNI/Polri. Khususnya, yang bertugas mengamankan disiplin protokol kesehatan 3M, termasuk para guru.

Seperti diketahui, vaksin buatan dalam negeri dinamai vaksin merah putih.Vaksin ini dikembangkan oleh konsorsium nasional yang melibatkan Lembaga Biologi Molokuler Eijkman, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga penelitian

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksin ini merupakan kandidat vaksin yang akan digunakan mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah lulus uji klinis dan praklinis, diharapkan izin edar dapat dikeluarkan tahun 2021.

"Bibit vaksin Merah Putih berpotensi akan diserahkan oleh Lembaga Biologi dan Molekuler Eijkman kepada PT Bio Farma pada triwulan pertama tahun 2021," tambah Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta Kamis 24 Desember 2020.

Perkembangan uji klinis vaksin Sinovac saat ini, tengah berlangsung dilakukan Universitas Padjajaran dan PT Bio Farma. Uji klinis dilakukan untuk melihat dosis yang aman dan efek samping yang mungkin terjadi.

Hasil uji klinis akan disampaikan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai syarat untuk dikeluarkannya Ermergency Use of Authorization (EUA).

"Pemerintah juga memastikan bahwa vaksin yang nanti digunakan aman, berkhasiat, minim efek samping, dan tentunya halal," tutur Wiku

Reporter: Lizsa Egeham