Menko PMK: Presiden Minta Ada Sanksi untuk Pelanggar Protokol Kesehatan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti tingkat kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih kurang di tengah pandemi Covid-19. Sebab itu selain sosialisasi serta edukasi, Mantan Wali Kota Solo tersebut meminta untuk adanya sanksi tegas bagi para pelanggar.
"Karena itu tadi Presiden memberi arahan kemungkinan akan dipertegas di samping sosialisasi dan edukasi, adanya sanksi untuk pelanggaran atas protokol kesehatan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (13/7).
Muhadjir pun belum merinci terkait aturan tersebut. Nantinya kata dia,kementerian atau lembaga terkait akan membahasnya.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Siapa pembicara? Akhirnya sampai di acara inti, ceramah pada sore hari ini akan disampaikan oleh ustaz Muhammad Halim.
-
Siapa yang dianjurkan untuk belajar? Dalam Islam, belajar dianggap sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim.
-
Siapa yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan? Sebagaimana yang ditulis dalam surah Al Alaq, semua ilmu pengetahuan datangnya dari Allah SWT.
-
Siapa yang memberikan wejangan? Video seorang ibu yang memberikan wejangan kepada putrinya agar hidup hanya dengan suaminya dalam satu rumah mendadak viral di media sosial.
"Sedangkan gimana legal standingnya masih akan dibahas lebih lanjut oleh pihak K/L terkait," kata Muhadjir.
Dia juga meminta agar para tokoh agama, ilmuan, serta perguruan tinggi untuk bisa terlibat memberikan edukasi. Serta kata dia mengingatkan dengan simbol-simbol yang dapat dipahami masyarakat.
"Intinya presiden melihat himbauan sosialisasi, dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan," ungkap Muhadjir.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir juga mengingatkan agar guru dan pimpinan sekolah senantiasa mengedukasi siswa dan siswi tentang buruknya praktik perundungan.
Baca SelengkapnyaNasaruddin mengatakan, Kemah Pramuka digelar untuk mempertahankan dan melestarikan budaya dan kejayaan bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaPihak terkait diminta tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi melibatkan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan.
Baca SelengkapnyaWakil BPIP Berpesan Pancasila tetap jadi pilar utama pendidikan di universitas.
Baca SelengkapnyaNamun sekolah berasrama dan pondok pesantren tidak terlepas dari potensi terjadinya perilaku menyimpang oleh pelajar.
Baca SelengkapnyaUntuk membentuk ketahanan ideologi masyarakat, salah satunya dengan mendekati dan memberi arahan kepada para takmir masjid.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan PBNU yang melanggar hukum, juga harus berhadapan dengan negara
Baca SelengkapnyaBudi berharap, sanksi ini bisa memutus perundungan yang sudah terjadi puluhan tahun terakhir.
Baca Selengkapnya"Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang akan berdampak pada segala aspek kehidupan."
Baca Selengkapnya"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca SelengkapnyaSikap intoleran muncul karena seseorang tidak memiliki informasi luas dan beragam menyikapi perbedaan
Baca Selengkapnya