Menko PMK: PTM Wajib Digelar Kalau Sudah 100 Persen Tenaga Pendidik Tervaksin
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan satuan pendidikan wajib menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) saat cakupan vaksinasi bagi tenaga pendidik sudah mencapai 100 persen.
"Kalau sudah 100 persen tenaga pendidik tervaksin, maka wajib melaksanakan PTM. Tidak harus menunggu sampai 100 persen peserta didiknya divaksin. Saya rasa, kalau menunggu hingga semua tuntas, gak buka-buka itu sekolah, madrasah dan pesantren," kata Muhadjir Effendy melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/9).
Muhadjir mengatakan pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik seperti guru dan dosen serta tenaga kependidikan untuk mempersiapkan kegiatan PTM, khususnya di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dan 3 seperti yang telah diperintahkan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa yang harus dilakukan jika anak PJB terlambat imunisasi? Jika jadwal imunisasi terlewat atau tidak lengkap, dr. Sarah menekankan bahwa imunisasi tersebut harus segera dikejar agar perlindungan terhadap infeksi dapat optimal. 'Kalau dia terlambat perlu di catch up, justru harus dikejar supaya proteksi dirinya agar tidak terkena infeksi berulang, agar nggak banyak kondisi penyulitnya,' ucap dr. Sarah.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
Berdasarkan laporan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan RI, per 13 September 2021, baru sebanyak 62 persen atau sebanyak 3,42 juta pendidik dan tenaga pendidik yang sudah menerima vaksinasi. Dari jumlah tersebut, 39 persen di antaranya sudah menerima 2 dosis vaksin.
Karena itu, Muhadjir memerintahkan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbud ristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kemenkes, Pemda kabupaten/kota, propinsi dan dinas-dinas terkait di daerah untuk berkolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga pendidik.
Muhadjir menargetkan pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik harus sudah selesai pada akhir September 2021. Harapannya apabila tenaga pendidik di satuan pendidikan baik sekolah, madrasah dan pesantren sudah semuanya divaksin, maka pelaksanaan PTM wajib untuk dilakukan.
Muhadjir mengatakan seiring dengan PTM yang akan dilakukan, nantinya pelaksanaan vaksinasi bagi peserta didik juga akan dikebut. Tentu saja disesuaikan dengan ketersediaan vaksin di Tanah Air.
Dia mengatakan jumlah peserta didik di Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah tenaga pendidik. Sehingga, apabila vaksinasi untuk tenaga pendidik sudah selesai, maka pelaksanaan PTM akan lebih aman untuk dilakukan.
"Setelah vaksinasi bagi tenaga pendidik selesai, maka siswa di atas 12 tahun hingga mahasiswa ini akan menjadi prioritas," ujarnya.
Muhadjir meminta seluruh satuan pendidikan untuk segera menyelesaikan pengisian check list kesiapan pelaksanaan PTM. Atas dasar tersebut, maka Satgas Covid-19 di daerah segera melakukan asesmen kesiapan sekolah dan madrasah untuk menyelenggarakan PTM. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.
"Asesmen kelayakan PTM harus selesai pada akhir September 2021 seiring dengan target kita selesai vaksinasi tenaga pendidik dan kependidikan pada akhir September 2021," katanya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaPemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
Baca SelengkapnyaPemkot Madiun bakal rekrut 200 PPPK guru dan nakes. Persiapkan dirimu
Baca SelengkapnyaDari semua perang yang dihadapi manusia, melawan patogen mencatatkan kematian yang paling banyak.
Baca SelengkapnyaNantinya, venue KTT ASEAN difokuskan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaKeputusan evaluasi itu diambil setelah beberapa minggu belakangan, Abdul Mu'ti beraudiensi ke beberapa organisasi yang menyelenggarakan pendidikan.
Baca SelengkapnyaPemkot Tarakan melaksanakan Kick Off pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2024.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya