Menko PMK: Saya Mohon BPJS, Kemenkes & Kemenaker Segera Pelajari UU Cipta Kerja
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar Kementerian Kesehatan hingga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Ketenagakerjaan untuk mempelajari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Hal tersebut bertujuan untuk membuat pelaksanaan terkait UU tersebut.
"Saya mohon BPJS khususnya dan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait untuk segera mempelajari, mendalami UU ini. Tidak harus semuanya tapi bagian-bagian yang memang berkaitan dengan tugas pokok, tugas utama," kata Muhadjir saat memberikan sambutan dalam acara pertemuan nasional manajemen kesehatan tahun 2020 disiarkan kanal youtube BPJSKesehatan, Rabu (14/10).
Hal tersebut kata Muhadjir sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi UU tersebut bertujuan untuk menyiapkan lapangan pekerjaan kepada WNI. Sebab, menurut Muhadjir pekerjaan adalah kebutuhan dasar seluruh warga Indonesia.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
Bagaimana Jokowi ingin UU Perampasan Aset dikawal? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Apa yang ditekankan Jokowi soal UU Perampasan Aset? 'Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama,' ucap Jokowi.
"UU tersebut adalah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan seluas-seluasnya kepada WNI karena memang pekerjaan itu adalah hak dasar," ungkap Muhadjir.
Dia juga mengatakan saat ini pemerintah bukan hanya memperhatikan para pekerja. Namun, juga fokus terhadap pemenuhan lapangan pekerjaan.
"Bahwa masih ada sekian juta WNI yang masih butuh pekerjaan, mencari pekerjaan dr sana-sini dan itu jauh lebih mendesak untuk dapatkan perhatian," kata Muhadjir. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak
Baca SelengkapnyaCalon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaPada 2 Juli 2024 lalu, Presiden Jokowi menandatangani UU No.4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
Baca SelengkapnyaPuluhan orang yang tergabung dalam Masyarakat Pencari Kerja menuntut perlindungan untuk Pekerja Migran Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurut wakil ketua DPR ini, undang-undang yang berkaitan dengan pengupahan perlu direvisi agar memberikan keadilan.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (UU Desa).
Baca SelengkapnyaArief Hidayat mempertanyakan terkait 'penugasan presiden' yang disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy, saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaArief mengatakan, apakah frasa 'penugasan presiden' berkaitan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengatakan, pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Namun yang perlu jadi catatan, ketimpangan ekonomi justru meningkat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama groundbreaking untuk pembangunan kantor BPJS ketenegakerjaan di IKN.
Baca SelengkapnyaTugas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini melingkupi sejumlah kementerian teknis.
Baca SelengkapnyaBimtek ini diikuti 100 peserta yang terdiri atas Human Resources Development (HRD) Perusahaan di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Baca Selengkapnya