Menko PMK sebut Dana Desa harus buat pelayanan publik lebih baik

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan, pembangunan desa harus dipercepat dan pelayanan publik bagi masyarakat desa harus menjadi lebih baik. Terlebih pemerintah telah menyalurkan dana desa ke seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan semakin besarnya sumber daya dan kewenangan yang diberikan kepada desa, maka pelayanan publik bagi masyarakat desa harus lebih baik, terbuka dan bertanggung jawab," kata Puan di Jakarta, Kamis (17/9).

Puan‎ memberikan pembekalan kepada ribuan aparatur pemerintah bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Para aparatur pemerintah tingkat kabupaten itu hadir di Jakarta untuk dilatih mendampingi aparat dan masyarakat desa dalam menggunakan dana pembangunan.

‎Menurut Puan, penggunaan dana desa sebagai bentuk implementasi UU Desa tidak hanya saja membutuhkan tata kelola kelembagaan. Akan tetapi, dibutuhkan juga perubahan dan perombakan paradigma, cara pandang dan budaya dari setiap aparatur pemerintah yang menjalankan sistem ini.

"Diperlukan komitmen kita bersama untuk melakukan perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup dalam menjadikan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Perubahan inilah yang merupakan bagian dari Revolusi Mental," jelas Puan.

‎Sebagai subyek pembangunan, ucap Puan, masyarakat dan aparatur desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota.

Perencanaan Pembangunan Desa ini harus diselenggarakan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

‎"Agar pelaksanaan pembangunan desa berjalan lebih optimal maka aparat desa dan masyarakat harus diberikan pendampingan. Perlu dibangun pola bimbingan, supervisi, dan konsultasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dan BPD," jelas Puan.

Untuk mempercepat penyaluran dan penggunaan dana desa, kata Puan, tiga menteri telah membuat surat keputusan bersama di bawah koordinasi kementerian yang dipimpinnya. Ketiga menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa PDTT.

‎"Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan arahan untuk mempercepat penyaluran, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tahun 2015," tutupnya.