Menko PMK Sebut Pembatalan Keberangkatan Haji Demi Kemaslahatan Jemaah
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), pada Rabu (9/6). Dalam kunjungannya tersebut, dia mendapatkan laporan dari Menag Yaqut Cholil Qoumas terkait program-program strategis termasuk soal haji 2021.
"Tadi Pak Menag menyampaikan ada 4 program besar. Pertama moderasi beragama, kemudian yang kedua revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) digitalisasi program. Kemudian tentu saja sektor pendidikan karena Kementerian Agama juga punya tanggung jawab di sektor pendidikan, yaitu madrasah dan pesantren. Lalu ada juga program kemandirian pesantren," jelas Muhadjir dalam keterangannya, Kamis (10/6).
Selain itu, Muhadjir juga mendapatkan laporan terkait penundaan keberangkatan haji 2021. Dia menerangkan, isu-isu yang beredar terkait pembatalan keberangkatan haji tidaklah benar.
-
Siapa jemaah haji yang tertunda keberangkatannya? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Apa yang bisa dicek tentang keberangkatan haji? Di sana, Anda akan mendapatkan informasi yang diinginkan berupa jadwal, tanggal, hingga beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan dengan baik.
-
Kenapa jemaah umroh tertunda keberangkatannya? Uang yang dititipkan para calon jemaah pada KW ternyata tidak dibayarkan pada biro perjalanan umrah, melainkan digelapkan. Sialnya lagi, mereka tidak jadi berangkat umrah.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa Fadil Jaidi batal berangkat haji tahun lalu? Dalam vlog terbarunya, Fadil Jaidi mengungkap awalnya hanya ingin mengirim orangtuanya berhaji tahun lalu, namun rencana itu tertunda.
-
Siapa yang tidak memiliki izin haji resmi? Lebih dari tiga perempat dari mereka yang meninggal tidak memiliki izin resmi untuk berada di sana dan berjalan di bawah sinar matahari langsung tanpa tempat berteduh yang memadai, kata kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.
"Tidak ada masalah diplomasi, tidak ada masalah isu-isu kuota haji, vaksin, termasuk dana haji. Itu sudah clear, dan saya sudah ke BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) untuk memastikan bahwa semua aman," tegasnya.
"Pertimbangan itu hanya satu yaitu demi kemaslahatan dan keamanan jemaah kita. Lalu persiapan juga, waktunya terlalu mepet kalau jemaah haji tahun ini bisa dilaksanakan" imbuh Muhadjir.
Dalam kesempatan itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi kunjungan dari Menko PMK dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian program. "Kami senang mendapat arahan dan langkah teknis yang harus kami lakukan dan sinergikan. Kami mendapatkan suatu yang baru dari Menko PMK."
Dia menambahkan, satu-satunya pertimbangan pemerintah membatalkan keberangkatan haji adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan keselamatan jemaah. Dengan kembali tidak adanya pemberangkatan haji tahun ini, maka secara otomatis antrean seluruh jemaah calon haji menjadi bergeser mundur.
"Tidak ada yang lain, kita lebih menyayangi jemaah haji, keselamatan dan nyawa jemaah haji," pungkasnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menag Yaqut menegaskan, tidak ada penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir mengaku keputusan DPR RI untuk membentuk pansus terkait pelaksanaan haji merupakan kewenangan legislatif
Baca SelengkapnyaKementerian Agama mengklaim tidak ada kasus jual beli kuota haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Baca SelengkapnyaKepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlun Imansyah mengakui pembagian kuota haji 2024 tak sesuai dengan kesepakatan antara DPR RI dengan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaKemenag buka suara soal beredarnya surat dari Kepala Kemenag Bintan kepada Ketua MUI Bintan agar membuat testimoni sukses haji
Baca SelengkapnyaKepala BPKH, Fadlul Imansyah, terlihat kelabakan saat menjawab pertanyaan dari Anggota Pansus Haji fraksi PKB Marwan Jafar, terkait transparansi keuangan
Baca SelengkapnyaKemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.
Baca SelengkapnyaMenag Yaqut mempersilakan DPR membuka hasil penyelidikan dugaan konspirasi pemberangkatan jemaah haji 2024.
Baca SelengkapnyaSiskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaKesempatan haji lebih dibaik diberikan kepada orang yang belum pernah melakukannya.
Baca SelengkapnyaCatat! Nekad Berhaji Tanpa Visa Haji Bisa Dideportasi dari Arab Saudi
Baca SelengkapnyaBanyaknya calon haji yang dipulangkan kembali ke Tanah Air karena tidak menggunakan visa haji.
Baca Selengkapnya