Follow
Menko PMK Sebut Pemprov DKI Sedang Perbaiki Data Penerima Bansos Covid-19
Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengonfirmasi pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan soal perilisan data bantuan sosial fase kedua kepada masyarakat yang akan dilakukan bersama.
"Kemarin Pak Wagub memberi tahu perbaikan data sedang proses transfer ke Kemensos. Termasuk data tambahan yang masih kurang," tulis Muhadjir lewat pesan singkat, Rabu (13/5).
Namun demikian, Muhadjir mengatakan perilisan data secara bersama tidak berarti ada indikasi masalah. Sebab, menurutnya, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan terkait data bermasalah. Namun, memang ada sejumlah data yang perlu penyesuaian.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Kenapa BP2MI membantah informasi itu? 'Itu hoaks dan tidak benar, kami di lembaga BP2MI tidak pernah mengeluarkan program bantuan sosial kepada Pekerja Migran Indonesia seperti informasi yang beredar,' kata Wahyuningrum atau yang akrab disapa Yayuk, dikutip dari situs bp2mi.go.id, Senin (4/12).
-
Siapa yang ngakuin nggak ada backup data di PDN Surabaya? Akibatnya data-data yang berada di dalamnya terkunci. Terlebih pemerintah mengakui tidak ada back up data.
"Hingga saat ini, belum ada laporan tentang data bermasalah, hanya biasanya selalu ada data yang perlu disinkronkan pada saat awal pembagian Bansos," jelas dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan dalam keterangan resmi soal pengumuman Bansos fase dua untuk warga Jakarta terdampak Covid-19, mengatakan siap menggandeng pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan guna meluruskan selisih paham keduanya yang sempat menguap.
Langkah ini, lanjut Anies, dilakukan agar bansos tidak terkesan hanya dilakukan oleh Pemprov DKI saja. Tetapi juga ada pemerintah pusat yang turut andil.
"Jadi nanti setelah selesai dengan Kemensos akan kita umumkan, umumkan bareng biar tidak sepihak saya begitu," tutur Anies di Gedung DPRD Jakarta, Selasa 12 Mei 2020.
Reporter: Muhammad RadityoSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah sebanyak 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung yang belum mendapatkan bansos.
Baca Selengkapnya
Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca Selengkapnya
Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
enko Polhukam Hadi mengatakan menurut analisa BSSN, ada sebagian data yang bocor, tidak sesuai dengan data asli
Baca Selengkapnya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca Selengkapnya
Aduan tersebut, klaim Heru, akan dijadikan evaluasi PPDB tahun depan.
Baca Selengkapnya
Data itu terungkap setelah Pemprov Jakarta memiliki alat lengkap.
Baca Selengkapnya
KPU memastikan pengoreksian data akan terus berproses.
Baca Selengkapnya
Mensos Risma memberikan respons terkait kabar DTKS usai PDN diretas hacker.
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengakui banyak kesalahan data Dapil di Pileg DPR 2024.
Baca Selengkapnya