Menko Polhukam ancam balik mau tutup Freeport

Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan paling banyak disebut dalam transkip pembicaraan diduga dilakukan Setya Novanto dan bos PT Freeport Indonesia. Gonjang-ganjing ini membuat Luhut membeberkan kontrak kerja dengan perusahaan tambang di Papua tersebut.

Luhut mengaku sudah menyiapkan perusahaan nasional yang bakal mengelola tambang tersebut jika Freeport benar-benar 'ditendang' keluar dari Indonesia. Menurutnya, Presiden Joko Widodo juga belum mau bicara soal perpanjangan kontrak Freeport.

"Kami malah mengusulkan kita buat Freeport seperti Mahakam, jadi milik negara dan dikelola Pertamina yang cari partner siapa saja. Bisa saja Freeport milik Indonesia kalau kontraknya sudah habis," tegasnya, Kamis (19/10).

Dia menambahkan, Jokowi juga memberi kepada Freeport seperti, smelter harus jadi, local content, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan. Jika itu tidak dipenuhi, maka tahun 2021 pemerintah siap mengambil alih tambang emas Grasberg.

"Kami tidak punya atensi atau keinginan negoisasi perpanjangan kontrak sebelum 2019. Anda pegang itu, Presiden tidak mau. Dia selalu katakan, smelter harus jadi, local content harus ada, divestasi harus ada dan pemberdayaan masyarakat harus jalan," kata Luhut.

"Kalau itu tidak bisa dilakukan Freeport, tahun 2021 pemerintah Indonesia yang ambil. Itu bukan green field, artinya risiko mengoperasikan itu tidak menjadi masalah," tambahnya. (mdk/did)