Menko Polhukam kecam Australia karena kapal terobos perairan RI

Merdeka.com - Menteri Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto , mengecam tindakan pemerintah Australia yang dianggap telah melanggar kedaulatan Indonesia. Pelanggaran itu dilakukan aparat keamanan negeri Kanguru itu saat mendorong kembali laju kapal berisi para pencari suaka ke perbatasan kedua negara.

"Pemerintah Australia di bawah pimpinan PM Tony Abbott juga 'harus paham' dan 'mengerti' apa arti 'kedaulatan RI' yang dilanggar begitu saja oleh AL Australia," ujar Djoko dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (22/1).

Dia menegaskan, pengembalian para pencari suaka tidak harus dilakukan dengan mendorong kembali mereka ke perbatasan laut ataupun memasuki perairan Indonesia. Semua negara memiliki tanggung jawab sama dalam mengelola imigran gelap tersebut hingga mengembalikan mereka ke daerah asalnya.

"Pengembalian pencari suaka yang sudah masuk wilayah negara manapun, termasuk Australia, maka negara tersebut harus mengelolanya sesuai amanat konvensi PBB dan harus mengurus-nya bersama-sama dengan UNHCR dan IOM," ujarnya.

Agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, Djoko menegaskan, pemerintah Indonesia akan meningkatkan patroli laut hingga ke perbatasan. Upaya ini dilakukan agar tidak lagi terjadi pelanggaran serupa yang dilakukan Angkatan Laut Australia terhadap kedaulatan Indonesia.

"Indonesia akan terus meningkatkan patroli keamanan laut untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Australia sempat menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahannya karena kapal AL mereka secara 'tidak sengaja' masuk ke perairan Indonesia beberapa kali. Pelanggaran tersebut mereka lakukan saat menggiring kapal berisi para pencari suaka memasuki wilayah mereka.

Permintaan maaf ini disampaikan langsung Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison melalui media setempat. Dia mendapatkan kabar pada Rabu (15/1) lalu yang menerangkan, kapal AL Australia yang menjaga perbatasan masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dalam beberapa kesempatan.

Dia beralasan, kejadian itu terjadi karena 'kesalahan navigasi' sekaligus melanggar kebijakan pemerintah Australia sendiri. Kepala Staf Angkatan Laut Australia Admiral Griggs pun langsung menghubungi KSAL Indonesia untuk memberikan penjelasan. (mdk/mtf)