Menko Polhukam: Kita Ajak Dialog Tokoh untuk Jaga Perdamaian Papua

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD akan terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua, termasuk tokoh agama yang dikenal memiliki peran penting. Dialog itu dilakukan sejak dua bulan setelah dilantik sebagai Menko Polhukam, sampai dengan saat ini setelah ditetapkannya kelompok KKB sebagai teroris.

“Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” ujar Mahfud dalam keterangan persnya, Selasa (25/5).

Mahfud mengatakan penanganan dilakukan terhadap kelompok separatis. Selain melakukan penegakan hukum, pemerintah tetap akan mengutamakan jalan dialog.

Dalam pekan ini, Mahfud dan para pejabat utama di Kemenko Polhukam mengadakan dialog dengan dua kelompok tokoh yang cukup berpengaruh di Papua. Mahfud juga berdialog dengan para anggota DPD RI yang membidangi urusan Papua.

Kemudia, pada Senin (24/5), pemerintah mengundang beberapa Keuskupan di Papua untuk berdialog di kantor Kemenko Polhukam. Dalam dialog itu hadir antara lain Mgr. Innocentius Rettobjaan (Wakil Uskup Agats), Mgr. Petrus Canisius Mandagi (Uskup Merauke), Michael Manufandu (Tokoh Papua) dan Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Mahfud juga mengundang tokoh-tokoh asal Papua lainnya. Dialog ini juga dihadiri perwakilan dari PBNU yakni KH. Marsudi Syuhud, dan wakil dari MUI, KH. Cholil Nafis.

Pada Selasa (25/5), Dia pun berdialog dengan Komite I DPR RI yang khusus membidangi soal Papua. Dialog antara lain melibatkan legislator asal Papua.

Lalu di hari yang sama Mahfud juga mengundang para pendeta yang merupakan pimpinan Persekutuan Gerja-gereja Lembaga Injili Indonesia (PGLII). Hadir antara lain Ketua Umum PGLII, Pendeta Ronny Mandang, Ketua Majelis Pertimbangan Pendeta Nus Reimas, dan empat pengurus lainnya.

Menurut Pendeta Ronny Mandang, Gereja Kemah injil adalah terbesar di Papua yang tersebar terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan. Oleh karena itu, PGLII menawarkan kepada pemerintah untuk menjadi mediator dalam rangka berdialog dengan kelompok-kelompok di Papua.

“Kami tanggal 6 April lalu melakukan dialog dengan para pimpinan gereja-gereja disana, mereka berharap agar pemerintah membuka dialog, dan berharap kekerasan-kekerasan di Papua segera bisa berakhir” ujar Pendeta Ronny.

Ketua Majelis Pembina, Pendeta Nus Reimas juga menjelaskan pentingnya pendekatan kultural bagi orang Papua yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Menanggapi hal ini, Mahfud menyambut baik dan berterima kasih bila ada yang bisa menjadi mediator. Selama ini, pemerintah memang mengundang pihak-pihak yang bisa menjadi mediator.

Sementara itu Mahfud juga menggunakan kesempatan dialog ini untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menangani Papua. Pendekatan yang digunakan adalah kesejahteraan dengan tetap membangun dialog, disertai penegakan hukum bagi kelompok-kelompok separatis.

“Setelah berdialog, selalu ada yang merasa tidak terwakili dan menyatakan tidak puas. Bila ada yang bisa menjadi mediator dan diterima berbagai pihak di Papua, akan kami libatkan dan fasilitasi," bebernya.