Follow
Menko Polhukam: Kita tidak alergi terhadap kritik
Merdeka.com - Seniman sekaligus aktivis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet akan menggelar aksi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mundur dari jabatannya. Dia menilai, SBY telah melakukan banyak pelanggaran.
Tidak hanya itu, Ratna menilai selama kepemimpinan SBY banyak kasus korupsi yang jalan di tempat, termasuk kasus Bank Century yang diduga melibatkan Wakil Presiden Boediono.
Meski demikian, Menko Polhukam Djoko Suyanto hanya tersenyum mendengar rencana Ratna untuk melakukan aksi demontrasi menurunkan SBY pada 25 Maret mendatang. Djoko juga menilai, aksi tersebut sama seperti demontrasi-demontrasi serupa yang berlangsung sebelumnya.
-
Kenapa Kapolda Jateng mengimbau masyarakat Sukolilo untuk patuh hukum? 'Hukum itu mengatur tatanan hubungan kita bersama, Indonesia adalah Negara hukum dan hukum adalah panglima tertinggi yang menjaga ketertiban di wilayah kita,' kata Luthfi dalam keteranganya, dikutip Jumat (21/6).'Tidak boleh seseorang dihukum tanpa melalui proses (Peradilan Pidana), Sehingga siapapun di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah, termasuk di Pati, dalam bermasyarakat kita tidak boleh menciptakan hukum sendiri,' tambah dia.
-
Kenapa Sudirman mengajak semua pihak untuk menjaga ketertiban? Ia pun mengajak semua pihak untuk menegakkan pedoman hidup masyarakat Sulsel yakni Sipakatau dan sipakalebbi. Ia juga menegaskan mengedepankan sopan santun menjalani tahapan Pilgub Sulsel.'Kami berharap kepada seluruh teman-teman selama proses ini untuk menjaga ketertiban menjaga sipakatau atau sipakalebbi. Karena kami andalan hati mengadakan sopan santun sebagai karakter untuk Sulsel maju yang berkarakter,' ucapnya.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Bagaimana ajakan agar tak golput? Berikut Merdeka.com rangkum kata-kata ajakan agar memotivasi untuk tidak golput, mengingatkan kita jika suara bersama memiliki kekuatan nyata untuk memberi dan membentuk masa depan cerah bagi bangsa.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
Djoko mengatakan, pemerintah tidak anti terhadap kritik-kritik yang diungkapkan sejumlah pihak. Bahkan, kritik-kritik tersebut sudah mulai muncul sejak SBY baru pertama kali menjabat sebagai presiden pada 2004 lalu.
"Kalau demo untuk mengkritik pemerintah, presiden baru dilantik 2004, 2005 kritik pemerintah sudah ada. Kan kita tidak pernah alergi terhadap kritik, bagus juga untuk ingatkan kita. Mengkritik kebijakan isu sah dalam demokrasi," ujar Djoko di Istana Negara, Jakarta, Kamis (21/3).
Dalam aksinya, Djoko meminta kepada Ratna dkk untuk tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Yakni tidak melakukan pelanggaran, dan tidak boleh mengganggu aktivitas warga yang tidak ikut unjuk rasa.
"Demo harus ikut aturannya. Enggak boleh melanggar, enggak boleh anarkis, enggak boleh ganggu orang lain," pintanya.
Terkait tudingan Ratna terhadap mendeknya kasus Century, Djoko membantahnya. Saat ini, kasus tersebut masih dalam penyelidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Tersangkanya sudah ada, yang dihukum polisi pun sudah ada. Tapi kalau yang dituntut yang tidak-tidak yah tidak benar juga. Percayakan kepada KPK dan polisi," pungkasnya. (mdk/did)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca Selengkapnya
Perintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan kritik dari pejabat dalam bentuk menggiatkan sehingga kritik seorang pejabat ada batasnya.
Baca Selengkapnya