Menko Polhukam kumpulkan menteri hingga BIN bahas pengamanan pilkada
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (6/2). Rapat membahas pengamanan pilkada Serentak tahun 2017 yang akan digelar pada 15 Februari mendatang.
"Ini pilkada kan mau ingin aman, berkualitas, jadi ini harus bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. Karena itu saya kumpulkan para pejabat yang berurusan dengan pilkada, terutama di Jakarta. Jadi kita ingin aman dan tertib," kata Wiranto.
Wiranto menjelaskan, selain DKI Jakarta yang berpotensi rawan saat pilkada, sejumlah daerah lain yang menggelar pilkada juga dianggap berpotensi rawan.
-
Kenapa Pilkada DIY rawan konflik? Di beberapa daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) rawan terjadi konflik, tak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
-
Di mana Pilkada Serentak 2020 diselenggarakan? Berikut adalah daftar provinsi-provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 tersebut:Sulawesi UtaraSulawesi TengahKalimantan UtaraKalimantan SelatanKalimantan TengahSumatera BaratKepulauan RiauJambiBengkulu
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Kenapa Kaltim dianggap rawan keributan dalam Pemilu 2024? Berdasarkan data yang diperoleh, Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu yang memperlihatkan lima wilayah yang berpotensi memiliki tingkat kerawanan tinggi menjelang pemilu serentak 2024. Wilayah-wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
"Aceh, Jakarta, Papua dan Banten kan memang masuk daerah rawan, tapi sudah turun. Jadi ini perlu persiapan yang lebih baik, agar pemilihan berlangsung baik," ujarnya.
Rapat tersebut, kata Wiranto, bertujuan untuk persiapan agar 101 daerah tak terjadi konflik dan dapat berlangsung aman dan tertib.
"Kita tak ingin gaduh. Rakyat kan enggak mau gaduh. Enggak perlu panas-panasan," ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Lhaksamana, Ketua BNPT Komjen Suhardi Alius, Wakil Kepala BIN Letjen Torry Djohar Banguntoro, Ketua KPU RI Jury Adiantoro, Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suntana, Ketua Bawaslu Muhammad, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Kepala Staf Umum Panglima TNI laksamana Madya Didit Herdiawan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaJawa Tengah menjadi salah satu titik rawan Pilkada 2024, KPU beberkan sejumlah faktornya.
Baca SelengkapnyaDia bahkan mewanti-wanti intelejen negara harus untuk mengantisipasi gangguan
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaMenjelang pendaftaran, kerawanan ada tiga, tadi yang disampaikan, yakni kerawanan pencalonan, kerawanan pada kampanye, dan perhitungan," kata Hadi.
Baca SelengkapnyaListyo meminta jajarannya mengoptimalkan preventif strike agar pelaku teror bisa ditangkap sebelum melancarkan aksinya.
Baca SelengkapnyaKemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca SelengkapnyaKonflik menjadi salah satu aspek yang tidak dapat lepas dalam kontestasi pemilihan umum.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Pilkada secara serentak nanti memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, ada 19 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam desk ini dalam mensukseskan pemilu dan pilkada 2024.
Baca Selengkapnya