Menko Polhukam Laporkan Kondisi Terkini di Papua ke Wapres
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bertemu Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Rabu (9/6). Dalam pertemuan tersebut membicarakan terkait kondisi dan percepatan kesejahteraan di Papua.
"Karena Menko Polhukam kita tahu membawahi unsur-unsur keamanan dalam negeri, terutama di Papua itu seperti apa dalam kondisi terakhir, jadi itulah yang dilaporkan Pak Mahfud justru dalam rangka bagaimana agar pembangunan Papua untuk mensejahterakan Papua mesti dilakukan segera, dipercepat, jadi mesti dilakukan itu," kata Juru Bicara (Jubir) Wapres, Masduki Baidlowi, Rabu (9/6).
Selanjutnya dalam pertemuan itu diputuskan bagaimana program-program percepatan tersebut dapat terwujud. Akan ada rapat lanjutan terkait bagaimana APBN bisa dipergunakan untuk membangun Papua. Nantinya Bappenas dan Menteri Keuangan akan dipanggil Ma'ruf untuk pembahasan lebih lanjut.
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana partai Papua bantu ekonomi? Adapun sejumlah misi yang akan diemban Partai Kasih, diantaranya, memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga, karena maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung kepada kehidupan keluarga itu sendiri. Kemudian, memberantas kemiskinan menuju Indonesia yang sejahtera.'Membuka lapangan pekerjaan bagi yang putus sekolah dan yang tidak bersekolah, memberikan pelatihan dan kursus,' jelasnya.
-
Kapan BPH Migas pantau BBM di Papua? Baru-baru ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
"Bagaimana supaya APBN dipergunakan untuk membangun kesejahteraan Papua itu bisa segera direalisasikan, Bappenas, dan Kementerian Keuangan akan segera dipanggil oleh wakil presiden untuk kepentingan itu," bebernya.
Apabila itu sudah terlaksana, maka tahap berikutnya kata Baidlowi akan digelar rapat terbatas yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apabila sudah terlaksana maka tahap berikutnya insyallah akan ada rapat terbatas yang akan dilakukan ke bapak presiden untuk bagaimana membangun kesejahteraan presiden, dalam rangka itu sebenarnya, maka kemudian wapres," bebernya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaWempi menegaskan, rapat tersebut digelar untuk menyamakan persepsi, pemahaman, dan mencari solusi seputar permasalahan yang berkaitan dengan beasiswa SUP.
Baca SelengkapnyaPencanangan yang dilakukan oleh Wapres tersebut dapat memacu sinergi antara pemerintah pusat dan Pemprov Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaMomen Menkeu Sri Mulyani temui Prabowo Subianto sampaikan laporan penting.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian tersebut didasarkan pada validitas data akademik mahasiswa dan penyesuaian data, alamat mahasiswa, validasi, serta aspek terkait lainnya.
Baca SelengkapnyaMendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMa'ruf Amin menyatakan, pemerintah memahami tantangan yang dihadapi dalam membangun wilayah Papua Pegunungan.
Baca SelengkapnyaDari keempat DOB, menurut Ribka, Papua Tengah merupakan yang paling aktif dalam membuat Pergub dan peraturan lainnya.
Baca SelengkapnyaPuan Maharani mengikuti acara dialog parlementer bersama negara-negara organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Baca SelengkapnyaEnam ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta.
Baca SelengkapnyaAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah menyusun RIPPP Tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar “Terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”.
Baca Selengkapnya