Menko Polhukam Mahfud MD Nilai Reuni 212 Tak Perlu Pengamanan Khusus
Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan acara reuni 212 yang rencananya digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta, 2 Desember 2019 mendatang tak perlu pengamanan khusus. Reuni akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) Ulama.
"Enggak perlu (ada pengamanan khusus)," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Kamis (21/11).
Dia menuturkan, sudah ada SOP untuk pengamanannya. Apalagi, masih kata Mahfud, aparat sudah mempunyai langkah-langkah yang bagus.
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa yang dibacakan MK besok? Mahkamah Konstitusi (MK) akan mulai membacakan putusan terhadap sejumlah perkara sengketa Pileg 2024.
-
Apa yang di periksa KPK? 'Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi,' kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
"Artinya sudah ada SOP-nya. Kan aparat kita sudah bagus kok," katanya.
Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, pihaknya telah mendengar adanya rencana reuni Akbar 212.
"Adanya rencana reuni Akbar 212, memang untuk kegiatan kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan masa itu adalah hak," tutur Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.
Meski unjuk rasa demonstrasi menjadi hak warga negara, lanjut Argo, tetap ada aturan yang harus dipatuhi.
"Nanti kalau misalnya ada surat pemberitahuan ke Kepolisian, nanti akan kita analisa. Kita juga memerlukan dari kirka intelijen karena seperti apa," jelas dia.
Perkiraan Keadaan (kirka) intelijen, dimaksudkan untuk menghitung seberapa banyak personel yang diturunkan, juga berbagi peta titik pengamanan.
"Tentunya nanti kita akan kerja sama dengan TNI untuk pengamanan seandainya nanti surat pemberitahuan sudah masuk ke kepolisian," kata Argo.
Reporter: Putu Surya Merta
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bertemu Ketua PGI, Mahfud Pastikan Situasi Politik Jelang Natal dan Tahun Baru Aman
Baca SelengkapnyaMahfud mengingatkan telah banyak intel yang tersebar di berbagai lini, untuk mengawasi para pejabat.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPolri diingatkan agar tidak sembarang menggunakan kekuasaannya dalam mengayomi masyarakat.
Baca SelengkapnyaSebelum pengamanan dimulai telah dilakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada senpi yang dibawa anggota.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Mahfud MD tegas mengingatkan, TNI Polri dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Dia ingin tercipta Pemilu yang bermartabat.
Baca SelengkapnyaSebanyak 400 personel akan disiagakan saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menyebut penjagaan dari TNI untuk wilayah Gedung Kejagung direalisasikan saat dirinya Panglima.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud MD, pemerintah bakal memastikan keamanan perayaan Natal dan tahun baru.
Baca SelengkapnyaSusatyo menjelaskan bahwa personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait.
Baca SelengkapnyaMacam-Macam laporan dugaan kecurangan yang Dilakukan Aparat dan Masyarakat Sipil.
Baca SelengkapnyaMahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.
Baca Selengkapnya