Menko Polhukam minta anggota TNI/Polri bentrok di Batam dimutasi
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perlu diambil langkah tegas agar bentrokan antara anggota TNI dan Polri tidak terus terulang. Evaluasi mulai dari perekrutan harus dilakukan.
"Bisa saja mereka dipisah, dipencar agar tidak lagi terjadi, jangan sampai mereka gerombolan. Mereka ini satu kelompok nanti mereka akan berbuat itu lagi," kata Tedjo di Kompleks Istana, Kamis (20/11).
"Pasti ada evaluasi, soal penempatan, rekrutmen pasti akan dievaluasi. Seluruhnya akan dievaluasi," tambahnya.
-
Siapa yang memimpin sidang akhir seleksi Akpol NTT? Sidang akhir dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Rabu (3/7) kemarin.
-
Mengapa Hadi Tjahjanto mengetes prajurit? Ketika bertemu Prajurit, saya suka menyapa mereka. Kemarin saya berjumpa dengan Prajurit Marinir, tentunya tak lupa saya menyapa dan cek apakah ini Prajurit Marinir betul,' tulis Hadi Tjahjanto dalam keterangan videonya.
-
Apa yang dilakukan TNI menjelang Pilkada? Pangdam mengatakan TNI tidak boleh terlibat baik secara langsung dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pilkada, maupun juga menggunakan fasilitas TNI.
-
Mengapa seleksi Akpol NTT dikritik? Menurut Ombudsman NTT Darius Beda Daton, pihaknya tidak dilibatkan dalam seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Namun dia menilai jika Catar Akpol NTT diisi orang luar, untuk apa seleksi dilakukan di sini.'Kami tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga kurang tahu proses awalnya seperti apa. Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan,' ujarnya, Sabtu (6/7).
-
Di mana seleksi Akpol NTT diadakan? Mereka yang lulus masih akan mengikuti seleksi di tingkat Mabes Polri pada 7 Juli hingga 1 Agustus 2024.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
Tedjo menilai bentrokan ini bisa terjadi karena para pimpinan-pimpinan di daerah tidak memberikan pembinaan secara benar. Harusnya, lanjut Tedjo, anggota TNi dan Polri sering bekerjasama dengan masyarakat.
"Harus diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal, antarinstansi militer di sana. Dengan tidak ada interaksi semacam ini, mereka menganggap mereka adalah orang lain," tuturnya.
"Tetapi ketika mereka sering diajak kerjasama dan kerja bakti antarmasyarakat, kerjasama antara Polri dan TNI, saya kira ini akan merasa sebagai saudara," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau sudah sepakat untuk direlokasi sebelum peristiwa bentrokan terjadi.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto akan berkoordinasi dengan Mahfud MD usai dilantik menjadi Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaMutasi tersebut tertuang dalam keputusan Panglima TNI Nomor Kep/851/VII/2024 dan hasil sidang Wanjakti Tahun Anggaran (TA) 2024 pada 18 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaIa menegaskan, meski adanya ratusan ribuan prajurit TNI, pihaknya tetap melakukan evaluasi jika ada kasus yang melibatkan anggota.
Baca SelengkapnyaPanglima Yudo melihat keadaan yang panasdi Rempang, membuat aparat kepolisian kewalahan menghadapi pendemo.
Baca SelengkapnyaPotret kebersamaan jenderal TNI-POLRI, rekan satu angkatan di Akmil dan Akpol.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaHal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca SelengkapnyaHadi menjelaskan, salah satu alasan pulau Jawa menjadi wilayah yang krusial lantaran memiliki jumlah penduduk paling banyak.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Hadi Tjahjanto memimpin rapat koordinasi perkembangan situasi usai pemungutan suara dan penetapan hasil suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, jika pihaknya telah menurunkan Polisi Militer (POM) TNI di kawasan Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaApabila menyangkut evaluasi pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil tentu harus evaluasi undang-undang.
Baca Selengkapnya