Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Polhukam minta DPR segera bahas revisi dan sahkan UU Terorisme

Menko Polhukam minta DPR segera bahas revisi dan sahkan UU Terorisme Wiranto di Talkshow KNPI. ©2017 merdeka.com/robby

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan revisi UU terorisme harus segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. Sebab bukan hanya karena sering mendapatkan teror bom, tetapi berbagai negara di dunia juga telah menyatakan perang terhadap teroris.

"Saya kira harus secepatnya tidak mungkin tatkala terorisme yang sudah jadi musuh dunia dan dunia sudah menyatakan perang bersama sama dan memberlakukan satu UU hukum yang eksesif untuk melawan terorisme yang merajalela," kata Wiranto di PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5).

Sehingga kata dia Indonesia tidak boleh main-main dan harus serius dalam menangani masalah teroris. Sebab yang jadi korban adalah masyarakat.

Orang lain juga bertanya?

"Semua masyarakat harus bersatu padu karena korbannya juga masyarakat," ujarnya.

Dia berharap DPR segera merampungkan revisi terhadap UU terorisme agar menjadi pegangan yang kuat dalam memerangi tindak radikal yang ada. Apalagi Indonesia menjadi sasaran yang empuk di antara negara lain yang telah memiliki UU terorisme yang sangat kuat.

"Negara lain sudah memperkuat di UU maka kita juga harus memperkuat ga bisa kita pakai yang lemah," kata dia.

"Makanya Presiden juga mendesak untuk segera menyelesaikan UU ini mudah mudaha minggu depan kita sudah menyelesaikan ini," tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menko Polhukam Wiranto untuk segera membahas Revisi Undang-Undang Terorisme bersama dengan DPR. Dengan harapan, revisi ini segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Jokowi menyampaikan persoalan ini ketika meninjau langsung lokasi bom di Kampung Melayu.

(mdk/msh)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor
Wakapolri: RUU Perampasan Aset akan Berikan Efek Jera Koruptor

Agus menilai pemerintah melalui kebijakan strategis perlu menyelesaikan RUU Perampasan Aset.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Menhan Prabowo Subianto: Lima RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Penting Bagi Indonesia
Menhan Prabowo Subianto: Lima RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan Penting Bagi Indonesia

Prabowo menyebut RUU tersebut menjadi penting sebab negara-negara tersebut memiliki peran dan teknologi yang cukup baik dalam bidang pertahanan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu
Jokowi Soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu

"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?
Puan Balas Jokowi soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat akan Lebih Baik?

Puan menyebut, untuk membahas undang-undang harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri
PDIP akan Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
Harapan KPK ke Presiden Terpilih, Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan

Baca Selengkapnya
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat
Revisi UU KUHAP Diusulkan Masuk Prolegnas, Komisi III Janji Minta Masuk Masyarakat

Habiburokhman berharap pembahasan proses revisi UU KUHAP bisa mulai akhir tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen
Respons Polri Soal Revisi UU Beri Kewenangan Melakukan Penyadapan dan Galang Intelijen

Beberapa poin revisi UU Polri menjadi sorotan akan diberi kewenangan pengawasan dan akses blokir ruang siber, penyadapan, sampai penggalangan intelijen.

Baca Selengkapnya
Peneliti: Tantangan Prabowo-Gibran ke Depan Berat, UU MD3 Perlu Direvisi
Peneliti: Tantangan Prabowo-Gibran ke Depan Berat, UU MD3 Perlu Direvisi

Riko Noviantoro memprediksi, dinamika politik ke depan akan semakin berat

Baca Selengkapnya