Follow
Menko Polhukam panggil Panglima TNI, BNPT & Polri bahas teroris Poso
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menggelar rapat koordinasi membahas persoalan teror di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam rapat ini, Tedjo mengundang Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Wakapolri Badrodin Haiti, Kepala BIN Marciano Norman dan Kepala BNPT Saud Usman Nasution.
Pantauan merdeka.com, Jumat (6/2), Kepala BNPT Saud lebih dulu hadir sekitar Pukul 15.30 WIB. Kemudian disusul dengan Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Ini terkait teroris yang harus ditindaklanjuti selebihnya belum bisa dipastikan apa-apa," kata Badrodin sebelum masuk ruang rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (6/2).
-
Apa yang dilakukan BNPT untuk tanggulangi terorisme? “Penurunan ini sangat tajam sampai dengan 89 persen lebih, indeks potensi radikalisme dan indeks risiko terorisme juga terus menurun,“ rinci Kepala BNPT.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Bagaimana cara mencegah terorisme di Indonesia? Di Hari Peringatan dan Penghargaan Korban terorisme ini, Anda bisa membagikan cara mencegah radikalisme di media sosial. Hal ini penting dilakukan agar tindakan terorisme bisa diminimalisir atau dihilangkan.
-
Bagaimana Brimob Polri mengatasi terorisme? Intensitas perlibatan kekuatan Brimob Polri dalam penanggulangan terorisme di Indonesia meningkat usai serangan teror Bom Bali I. Selain dilibatkan dalam operasi-operasi kepolisian lain, khususnya dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi seperti keberhasilan Polri mengungkap kasus terorisme di wilayah Poso Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya peran Korps Brimob Polri yang tergabung dalam operasi Tinombala bersama dengan TNI.
-
Apa kasus yang sedang diselidiki? Pemerasan itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan tahun 2021 yang tengah ditangani KPK.
-
Apa yang dilakukan Panglima TNI terhadap kasus ini? Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memastikan proses hukum terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran tindak pidana.
Sementara itu, Moeldoko menjelaskan, jika rapat koordinasi ini merupakan sosialisasi turun ke lapangan untuk mencegah aksi terorisme di Poso. Dia pun siap membantu pihak kepolisian jika memang dirasa perlu nantinya.
"Ada sih yang perlu ditangani dari aparat keamanan khusunya daerah pegunungan disisir, ada rekrutmen baru dari kepolisian ada 600 sampai 700 personel Brimob di sana. Nanti kita lihat perkembangan ke depan kalau memang Brimob menghadapi hambatan kita nanti yang maju," tegas Moeldoko.
Rapat dimulai tepat Pukul 16.00 WIB. Namun hingga Pukul 16.20 WIB, Kepala BIN Marciano Norman belum tampak hadir di dalam gedung ruang rapat tersebut. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dua jenderal TNI Polri rela terjun langsung ke medan pertempuran sambil bawa senjata demi dapat mengamankan DPO teroris di Poso.
Baca Selengkapnya
Mahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca Selengkapnya
Hadi mengatakan proses penyelidikan tetap dilakukan dengan tetap saling menjaga marwah.
Baca Selengkapnya
Pensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyoroti kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Baca Selengkapnya
Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.
Baca Selengkapnya
Sementara itu, terkait dengan 13 orang yang diduga ikut menggeruduk Polrestabes Medan, hingga kini masih menjalani proses pemeriksaan.
Baca Selengkapnya
Panglima perintahkan dua jenderal periksa anggota TNI yang geruduk Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya
Menurut Yusri, proses penyelidikan itu sebagaimana laporan dari pihak keluarga soal dugaan tersebut yang telah diterima Pomdam I/Bukit Barisan (BB).
Baca Selengkapnya
Proses penyidikan kasus tersebut telah ditangani oleh Kodam XVII/ Cendrawasih maupun dengan Korem 172. Dengan profesional selama proses penyelidika
Baca Selengkapnya
Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca Selengkapnya
DPR Dorong Jokowi Tengahi Gaduh KPK Vs TNI Buntut Penetapan Kepala Basarnas Tersangka
Baca Selengkapnya