Menko Polhukam tunggu lampu hijau PNG buat serbu penyandera 2 WNI
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, memercayakan penuh langkah-langkah yang sedang diambil oleh Papua Nugini (PNG), untuk membantu penyelesaian penculikan 2 orang warga Indonesia. Keduanya dikabarkan diculik Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Satu hal yang perlu kami tegaskan, hubungan bilateral kita dengan PNG sangat baik. Oleh karena itu, kita sangat menghormati langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah PNG," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (16/9).
Luhut mengaku telah mengadakan rapat dengan sejumlah kementerian, BIN dan Kapolri, guna membahas masalah ini dan mencari langkah yang akan dilakukan pemerintah guna menyelesaikannya. Kini Luhut masih menunggu kabar dari Papua Nugini, sambil memastikan kesiapannya atas langkah apapun yang akan diambil.
-
Kapan masa tugas Pantarlih? Untuk masa tugasnya, Pantarlih akan mulai bekerja mulai tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024.
-
Kapan PANDI Meeting berlangsung? PANDI akan kembali menggelar PANDI Meeting dengan membawa gagasan 'Indonesia Berdaulat Digital' pada tanggal 16-17 Mei 2024 di hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.
-
Apa tujuan PANDI Meeting? PANDI Meeting dengan membawa gagasan 'Indonesia Berdaulat Digital' pada tanggal 16-17 Mei 2024 di hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan.
-
Kapan operasi TNI AL di Papua dimulai? Operasi Siaga Tempur Laut dan penyekatan perbatasan di wilayah kerja Koarmada III itu berlangsung sejak Senin (22/4).
-
Kapan PPPK bekerja? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
"Kita tadi sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala BIN, dan Kapolri. Semua informasi intelijen juga sudah di share, diberitakan. Tapi langkah-langkah lain tidak bisa kita buka kepada media," ujar Luhut.
"Kita menunggu 1-2 jam ini, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah PNG. Dari pemerintah Indonesia, kita siap melakukan langkah-langkah apapun, tetapi tetap dalam koordinasi pemerintahan PNG," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru bernama Philip Mark Merhtens diketahui sudah setahun disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)
Baca SelengkapnyaNamun, Ghufron belum bisa merinci siapa saja yang terkena OTT oleh pihaknya tersebut. Pemeriksaan mendalam akan dilakukan lebih dulu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta aparat keamanan ikut menunggu pekerja saat membangun jembatan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaPilot Susi Air Philip Mark Merthens disandera oleh KKB sudah setahun lebih.
Baca SelengkapnyaTNI akan menggunakan pendekatan soft power dengan dialog yang dilakukan tokoh masyarakat dan beberapa pejabat daerah.
Baca SelengkapnyaDalam hal ini, pemerintah daerah (pemda) dianggap menjadi ujung tombak untuk melakukan negosiasi dengan KKB.
Baca Selengkapnya