Menko Polhukam: UU Perlindungan Data Pribadi Disahkan Bulan Depan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, memperkirakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) akan disahkan bulan depan. RUU itu kini tinggal menunggu pengesahan menjadi UU di tingkat II atau pada rapat paripurna DPR RI.

"Dalam sebulan ke depan, kira-kira, itu ada Perundangan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan di DPR di tingkat I, berarti tinggal tingkat II itu pengesahan di paripurna, tidak akan ada pembahasan di substansi," kata Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (14/9).

Mahfud menjelaskan, RUU PDP itu memuat arahan dibentuknya tim keamanan siber guna menjaga data masyarakat maupun-data rahasia negara.

"Itu memang juga memuat arahan agar ada satu tim yang bekerja untuk keamanan siber dan untuk masyarakat Indonesia yang data-data yang sifatnya rahasia," ucapnya.

Di kesempatan sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, serangan-serangan siber juga dilakukan terhadap sistem elektronik privat. Maka, dia meminta penyelenggara sistem elektronik privat mempertebal keamanan siber.

"Karena itu adalah kewajibannya, memastikan teknologinya terus diupdate ditingkatkan, memastikan tata kelola dan sistem managementnya terus diperbaiki dengan melibatkan tenaga-tenaga yang ahli, memastikan sumber daya manusia teknologi digital dan enkripsi itu betul-betul kuat dan memadai," imbuh Plate.