Menko Polhukam Wiranto: Secara Nasional Kondisi Saat Ini Aman & Kondusif

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, secara nasional dapat dikatakan kondisi saat ini sudah aman.

"Secara nasional dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini aman dan kondusif," ucap Wiranto di Jakarta, Rabu (3/7).

Karenanya, dia mengajak semua pihak dengan kondisi seperti ini untuk melanjutkan pembangunan nasional yang ada.

Orang lain juga bertanya?

Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
Siapa yang berharap Pilgub Jakarta satu putaran? Bakal calon wakil gubernur Jakarta Suswono berharap kontestasi Pilkada Jakarta 2024 dapat berlangsung satu putaran saja.
Siapa yang membuka peluang bersatu di putaran kedua pilpres 2024? Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Anies Baswedan membuka wacana bersatu di putaran kedua pilpres 2024.
Apa yang membuat Pilkada Jatim melawan kotak kosong? Hal ini membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberi tambahan waktu untuk perpanjangan pendaftaran pasangan calon (paslon) selama 3 hari.'Ada lima daerah di Jatim yang hanya ada satu paslon yang mendaftar, atau calon tunggal. Sehingga akan diberi tambahan waktu perpanjangan pendaftaran paslon sebanyak 3 hari,' kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam, Jumat (30/8).
Kenapa Prabowo sebut koalisi tak terbentuk? Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk,' kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
Apa kesepakatan Prabowo dengan KWI? 'Intinya semuanya adalah kesatuan dan di situ di bawah judul kesatuan itu ada sekian banyak hal, yaitu pemilu yang jujur, dikatakan oleh Bapak Prabowo sendiri, damai, adil, dan sebagainya,' kata Uskup Agung Jakarta Kardinal Suharyo dikutip Antara.

"Kondisi saat ini yang aman dan kondusif untuk kita melanjutkan pembangunan nasional yang sudah kita rencanakan bersama," jelas Wiranto.

Karena itu, masih kata dia, pengelompokan adanya 01 atau 02 harus ditiadakan.

"Pengelompokan 01, 02, sudah kita akhiri kembali. Yang ada masyarakat Indonesia bersatu padu membangun program-program yang sudah dicanangkan pemerintah," katanya.

Seperti diketahui MK baru saja memutus sidang sengketa hasil pemilu presiden yang berjalan dalam rentang waktu 14 hari. Lewat putusan dan segala pertimbangan yang dibacakan hari ini, MK memutus untuk menolak seluruh dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta.

Dalam putusannya, MK menegaskan lembaganya punya kewenangan untuk mengadili permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan pemohon, yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno selaku pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 dalam Pilpres 2019.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo," ujar Hakim Konstitusi Aswanto dalam kesempatan yang sama.

Diuraikan, hal itu disampaikan MK karena dalam perkara ini pihak pemohon dan pihak terkait telah menyampaikan eksepsi atau keberatan atas permohonan sengketa yang diajukan pemohon.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

(mdk/rhm)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Pemilu 2024 Jelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik

Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.

Baca Selengkapnya

Jokowi VIDEO: Atensi Tegas Jokowi di Sidang Kabinet, Tak Mau Ada Riak Gejolak Sampai Pemerintah Prabowo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat, 13 September 2024.

Baca Selengkapnya