Menko Puan Bersama Wapres JK Bahas Penanganan Dampak Bencana NTB dan Sulteng

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menggelar rapat penanggulangan bencana gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng), kemarin Rabu (12/12).

"Rapat kali ini sebagai evaluasi dan menyusun program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla, khusus untuk Palu, 120 unit hunian sementara (huntara) akan selesai pembangunannya pada akhir Desember 2018. Kemudian, sekolah darurat yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga telah banyak berdiri.

Kata Jusuf Kalla, sekolah tersebut ada yang dikerjakan oleh pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya. Pemerintah juga telah memetakan zona rawan yang tak boleh didirikan sebagai hunian. Sebaliknya daerah untuk hunian juga telah ditetapkan yang nantinya akan dibangun hunian oleh Kementerian PUPR.

Terkait NTB, Wakil Presiden menjelaskan, dana kompensasi untuk korban gempa NTB telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tentang masih adanya tenda darurat yang berdiri, Wakil Presiden memastikan bahwa tenda tersebut bukan berdiri di lokasi pengungsian, melainkan dekat rumah penduduk.

Sementara itu dalam laporannya, Menko Puan menjelaskan progres koordinasi yang telah dilakukan Kemenko PMK dalam penanggulangan bencana gempa NTB diantaranya adalah percepatan pembangunan rumah pasca bencana NTB, percepatan pemulihan fasum dan fasos.

Kemudian, percepatan revisi PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Termasuk rencana pemberian jaminan hidup serta antisipasi peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain Menko Puan, hadir dalam rapat, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola serta perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait. (mdk/hhw)