Menko Puan Nilai Wacana 'Impor' Rektor Asing Untuk Meningkatkan Kualitas Kampus

Merdeka.com - Menteri Koodinator Bidang PMK Puan Maharani menyatakan keseriusan pemerintah mendatangkan rektor asing memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurut dia, hal ini adalah strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas kampus di Indonesia.

"Jadi semangatnya bagaimana universitas itu bisa lebih baik daripada sekarang. Kenapa kemudian kita tidak mencoba untuk bisa mempunyai pemikiran yang lebih maju," ujar Puan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

"Namun tentu saja itu harus dilihat lagi konsekuensi dan manfaat ke depan seperti apa," sambungnya.

Puan menuturkan saat ini rencana mendatangkan rektor asing ke PTN sat ini masih digodok oleh Menteri Riset, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti). Dia menegaskan rencana tersebut semata-mata untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) pada lima tahun mendatang.

Dengan masuknya rektor asing, maka SDM diharapkan dapat meningkat dan berkompetensi dengan negara lain. Terlebih, di pemerintahan berikutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan lebih fokus dalam pengembangan SDM.

"Ini mau kami lihat. Yang pasti ke depan itu fokus pemerintah adalah SDM yang lebih unggul, sumber daya manusia Indonesia yang lebih berdaya dan bisa mempunyai kompetensi lebih baik. Ya bagaimana menuju ke arah sana," jelas dia.

Kendati begitu, Puan mengaku belum mengetahui PTN mana yang nantinya bakal dipimpin rektor asing. Yang jelas, kata dia, ada kriteria khusus yang disiapkan pemerintah dalam memilih rektor asing yang akan memimpin PTN.

"Ya banyak lah kriterianya," ucap Puan.

Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mewacanakan akan mengundang rektor dari luar negeri untuk memimpin Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi dalam negeri agar bisa mencapai 100 besar dunia.

"(Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya) kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia. Setelah ini 100 besar dunia. Harus seperti itu. Kita tidak bisa targetnya item per item," kata M. Nasir dikutip dari setkab.go.id, Kamis (1/8).

Nasir juga memastikan anggaran untuk menggaji rektor luar negeri ini akan disediakan langsung oleh Pemerintah, tanpa mengurangi anggaran PTN tersebut. Pemerintah, lanjut Nasir, menargetkan pada 2020 sudah ada perguruan tinggi yang dipimpin rektor terbaik dari luar negeri dan pada 2024 jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi lima PTN.

"Kita baru mapping-kan, mana yang paling siap, mana yang belum dan mana perguruan tinggi yang kita targetkan (rektornya) dari asing. Kalau banyaknya, dua sampai lima (perguruan tinggi dengan rektor luar negeri) sampai 2024. Tahun 2020 harus kita mulai," ungkapnya.

Diakui Nasir, ada beberapa perbaikan peraturan yang diperlukan untuk dapat mengundang rektor luar negeri untuk dapat memimpin perguruan tinggi di Indonesia dan dosen luar negeri untuk dapat mengajar, meneliti, dan berkolaborasi di Indonesia.

"Saya laporkan kepada Bapak Presiden, ini ada regulasi yang perlu ditata ulang. Mulai dari Peraturan Pemerintahnya. Nanti kalau Peraturan Pemerintahnya sudah diubah, Peraturan Menteri akan mengikuti dengan sendirinya," tuturnya.

Mengenai kondisi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) itu sendiri, Nasir menilai sudah layak dipimpin rektor terbaik dari luar negeri. PTNBH juga diperkirakan layak berkolaborasi atau mengundang dosen luar negeri untuk mengajar dan meneliti, mengingat PTNBH memiliki ranking tertinggi di antara perguruan tinggi lain di Indonesia.

Namun demikian, menurut Nasir, pihaknya masih menunggu hasil kajian dari tim Kemenristekdikti, mengenai kemungkinan PTN Badan Layanan Umum (PTN BLU) atau PTN Satuan Kerja (PTN Satker) dipimpin oleh rektor luar negeri dan ditempati dosen luar negeri.

"Perguruan Tinggi Negeri yang paling tidak sekarang posisinya Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, yang saya anggap paling mature, paling dewasa, tapi dimungkinkan juga di BLU, di Satker yang punya reputasi yang baik, bisa ke sana juga," paparnya.

Punya Reputasi

Terkait siapa rektor luar negeri yang akan dipilih, Nasir mengemukakan, tim Kemenristekdikti saat ini sedang membahas kriteria apa yang diperlukan dari pemerintah agar PTN yang dipimpin rektor tersebut mampu mencapai 100 besar dunia.

"Saya sudah laporkan kepada Bapak Presiden dalam hal ini wacana untuk merekrut rektor asing ini, yang punya reputasi. Kalau yang tidak punya reputasi, jangan. Tidak mesti orang asing itu baik, belum tentu. Nanti kita cari," ujarnya.

Nasir menyampaikan praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama.

Nasir mencontohkan Nanyang Technological University (NTU) yang baru didirikan pada 1981, namun saat ini sudah masuk 50 besar dunia dalam waktu 38 tahun.

"NTU itu berdiri tahun 1981. Mereka di dalam pengembangan ternyata mereka mengundang rektor dari Amerika dan dosen-dosen beberapa besar. Mereka dari berdiri belum dikenal, sekarang bisa masuk 50 besar dunia," jelasnya.

Nasir juga menyampaikan dengan rektor luar negeri dan dosen luar negeri meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia, rakyat Indonesia akan lebih dekat dengan pendidikan tinggi yang berkualitas dunia.

Nasir mencontohkan banyaknya masyarakat Indonesia yang harus pergi ke luar negeri, termasuk NTU untuk mendapatkan pendidikan tinggi terbaik. "Karena rektor asing dan kolaborasinya yang ada di Singapura, (NTU) bisa mendatangkan mahasiswa dari Amerika, Eropa, bahkan Indonesia ke sana," ungkap Nasir.

Salah satu aspek yang sering dibahas saat mengundang rektor luar negeri adalah gaji rektor asing tersebut yang diperkirakan akan memberatkan anggaran PTN yang dipimpinnya.

"Saya harus bicara dengan Menteri Keuangan juga, bagaimana kalau rektor dari luar negeri, kita datangkan ke Indonesia. Berapa gaji yang harus dia terima? Berapa komparasi negara-negara lain? Bagaimana bisa dilakukan, tetapi tidak mengganggu stabilitas keuangan di perguruan tinggi," tandasnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com