Menko Puan: Pemerintah akan lakukan vaksinasi ulang di 5 provinsi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah mendeteksi peredaran vaksin palsu di lima provinsi. Puan berharap agar para orangtua yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu untuk melapor. Sebab, pemerintah akan memberi vaksin ulang sejumlah rumah sakit di setidaknya lima provinsi di seluruh Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani usai memimpin rapat koordinasi tingkat menteri terkait vaksin palsu di Kantor Kementerian PMK, Jakarta, Selasa (26/7).

"Pemerintah akan memberikan vaksin ulang kepada anak-anak yang menjadi korban. Karena itu, kami akan mendata anak-anak yang menjadi korban dan kepada orang tua yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu, kami minta untuk melaporkannya," kata Puan.

Adapun daerah yang diperkirakan menjadi peredaran vaksin palsu adalah DKI Jakarta, Serang-Banten, Pekanbaru-Riau, Palembang-Sumatera Selatan dan Bengkulu. Bareskrim Mabes Polri telah diminta untuk terus mengusut, menyelidiki, apakah masih ada daerah lain yang menjadi korban peredaran vaksin palsu tersebut.

Puan berjanji akan langsung menanganinya apabila ada laporan terkait anak-anak yang menjadi korban vaksin palsu. Hingga saat ini sudah ada 519 anak yang terdata menjadi korban vaksin palsu. Namun, jumlah tersebut hanya pendataan awal dan masih akan terus dilakukan tanpa batas waktu.

"Sekali lagi kepada orang tua yang ragu, apakah anaknya jadi korban vaksin palsu atau tidak, mohon melaporkan saja kepada pihak pemerintah yang terkait agar didata dan diberi vaksin ulang."

Puan menjelaskan sampai saat ini ada 23 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, baik dari produsen, dokter, distributor, pencetak label, dokter, pengepul botol dan sebagainya.

Puan berharap pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam menyelidiki kasus tersebut, tanpa harus disertai dengan kegaduhan yang membuat warga masyarakat tidak tenang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Puan meminta keterangan dari Biofarma, Apoteker, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia dan semua stakeholder yang terkait guna membahas langkah-langkah ke depan. Salah satunya , yakni perbaikan undang-undang yang diperlukan.

"Yang pasti yang mereka lakukan adalah kejahatan luar biasa terhadap anak-anak. Kita harapkan ke depan ini tidak boleh terulang lagi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian semua hal yang terkait masalah hukum dalam kasus tersebut. Maka dari itu, pihaknya akan terus membuka kesempatan kepada masyarakat yang hendak melakukan pengaduan.

"Masalah hukumnya, kita serahkan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri," katanya.