Menko Puan sebut pembagian raskin rawan politisasi

Merdeka.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani meminta masyarakat melapor kepada aparat penegak hukum kepala desa dan jajaran birokrasi yang menyelewengkan penyaluran beras miskin (raskin). Puan menegaskan penyaluran raskin harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna dan tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang lain-lain.

Puan Maharani memberikan secara simbolis beras bulog kepada perwakilan masyarakat, dalam acara peluncuran penyaluran program Raskin/Rastra tahun 2016 tingkat nasional, yang dipusatkan di kantor Gubernur Bali, Selasa (26/1). Kegiatan launching itu sebagai tanda mengawali penyaluran raskin ke seluruh kabupaten/kota.

"Pembagian raskin ini sangat rawan dipolitisasi oleh banyak pihak, bahkan saya sudah dapat laporan dari mana-mana, dalam pemilihan kepala desa juga ada politisasi raskin," kata Puan.

Puan meminta masyarakat untuk melaporkan hal-hal tersebut ke pihak kepolisian. Apalagi jika sampai memotong jumlah raskin yang sebesar 15 kg per bulan.

"Jangan main-main mengurus orang miskin. Kalau ada penyelewengan laporkan segera ke kepolisian supaya diproses secara hukum," tegasnya.

Peluncuran Penyaluran Program Raskin/Rastra 2016 tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti. Dalam kesempatan tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga berharap semua daerah ke depan lebih mengedepankan makanan khas daerah masing-masing sebagai makanan pokok. Penyeragaman dengan menjadikan nasi sebagai makanan pokok seluruh penduduk Indonesia perlahan-lahan diakhiri. Alasannya, tidak semua daerah cocok untuk menanam padi, sementara kebutuhan terus meningkat.

"Kita harus kembalikan kebiasaan-kebiasaan seperti dulu. Di Ambon makanan pokoknya sagu. Di Gorontalo sangat cocok untuk jagung. Apa-apa dari jagung. Ya lauknya jagung, sayurnya ada jagung, makanan pokoknya jagung, tapi kok harus tetap ada nasi. Ini kan yang harus kita perbaiki ke depan," tegasnya.

Jika semua daerah mampu mengembangkan makanan khasnya sebagai makanan pokok, Puan Maharani yakin masalah ketahanan pangan bisa lebih mudah diatasi. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras yang kerap menimbulkan kegaduhan politik, bisa dihindari.

"Kalau seperti itu yang terjadi, impor beras hanya untuk memperkuat hubungan diplomatik. Tapi, sekali lagi, jangan main-main urus rakyat miskin," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengungkapkan, penyaluran raskin di Bali bisa mempercepat akselerasi pengurangan jumlah angka kemiskinan di daerah tersebut. Angka kemiskinan di Bali masih cukup tinggi, yakni dari 6,18 persen tahun 2008, hanya berkurang menjadi 5,25 persen tahun 2015. Sementara angka pengangguran saat ini mencapai 1,9 persen.

"Karena itu penyaluran raskin ini harus tepat sasaran, tidak boleh bagi rata bagi semua. Ini hanya hak orang miskin. Kalau ada yang pakai sistem bagi rata, laporkan ke saya, laporkan ke polisi. Saya akan tindaklanjuti," katanya.

Sedangkan Dirut Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan transformasi dan peningkatan kualitas beras raskin terus dilakukan pihaknya. Raskin tidak boleh lagi identik dengan beras kualitas jelek. "Kita melakukan perbaikan dan pembenahan di berbagai halnya," ujarnya.