Follow
Menko Rizal diminta segera keluarkan SK Tim Rajawali Kepret
Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli diminta untuk segera mengeluarkan SK (Surat Keputusan) untuk penunjukan Tim Rajawali Kepret untuk membereskan masalah di Pelabuhan Tanjung Priok. Rajawali Kepret sendiri merupakan tim yang kabarnya dibuat oleh Rizal setelah dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mempersingkat bongkar muat di pelabuhan tersebut.
"Pembenahan secara kebijakan sedang dilakukan, saya mohon Pak Menko Maritim mengeluarkan surat Rajawali Kepret, supaya bisa bekerja. Jadi itu dari sisi kebijakan," kata Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo dalam diskusi Forum Senator untuk Rakyat di Cikini, Jakarta, Minggu (30/8).
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa tugas Kemnaker yang harus didukung Staf Ahli? Selain berperan aktif dalam pengambilan keputusan, Staf Ahli ujar Ida Fauziyah, juga harus mampu melakukan sinergitas yang sedang digalakkan pemerintah. 'Perlu saya tekankan, saudara adalah Staf Ahli yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Sinergikan keahlian saudara di internal Kemnaker dan antar Kementerian yang lain,' ucapnya.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mendukung kerja kabinet? Dikutip dalam laman resmi setkab.go.id, Sekretariat Kabinet akan memberi dukungan manajemen melalui beberapa hal. Di antaranya sebagai berikut, Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan; Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana dilingkungan Sekretariat Kabinet.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
Lebih lanjut, Agus menyayangkan Ketua Satgas Dwelling Time atau juga dikenal Tim Rajawali Kepret yang sudah mengumbar pernyataan ke mana-mana. Padahal, kata dia, belum ada SK Menko Maritim untuk satgas tersebut.
Selanjutnya, Agus menyarankan agar SK tim satgas ini tidak tumpang tindih dengan fungsi dan kinerja kementerian-kementerian yang berurusan dengan perizinan di pelabuhan.
"Calon ketuanya sudah bicaranya di mana-mana, jangan asal bicara dulu, saya akan perintahkan KSAL, yang bisa memerintahkan KSAL, Panglima TNI," jelas Agus menirukan pernyataan calon ketua satgas dwelling time.
Menurut Agus, perizinan bongkar muat di pelabuhan melibatkan sedikitnya 18 kementerian. Yang mana masing-masing kementerian tersebut memiliki kewenangan sendiri-sendiri.
Oleh sebab itu, SK tim satgas ini diharapkan tidak bertabrakan dengan peraturan di lintas kementerian. Sehingga terwujud koordinasi yang baik yang dapat mempercepat memperbaiki segudang persoalan di pelabuhan. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Moeldoko membeberkan rapat paripurna yang digelar di IKN.
Baca Selengkapnya
Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
Pesan itu berisi dua poin menekankan seluruh menteri untuk berhati-hati dalam membuat surat memakai stempel atau kop kementerian.
Baca Selengkapnya
Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca Selengkapnya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya