Menko Wiranto sebut aliran dana First Travel tercatat rapi di PPATK
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah telah mengetahui data aliran dana perusahaan layanan biro haji dan umrah PT First Karya Anugerah Wisata (First Travel). Semua aliran dana First Travel itu telah tercatat dengan baik di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Sudah terlacak itu ya, aliran dana keluar masuk dari first travel. Itu tercatat dengan rapi jadi sudah ada," kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/8).
Kendati demikian, Wiranto enggan membocorkan peruntukan aliran dana dari para jemaah haji dan umroh itu. Sebab, lembaga terkait masih menyusunnya dan melengkapi informasi soal aliran dana tersebut.
-
Kenapa DPR minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3). Komisi VIII menilai hal tersebut perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan terhadap jamaah umrah dari Tanah Air.
-
Kapan PNM memberangkatkan nasabah umroh? Diberangkatkan pada 29 Agustus 2023 besok, beberapa diantara nasabah ini belum pernah berpergian jauh ke luar negeri, bahkan ke Ibu Kota.
-
Bagaimana Menag akan atur umrah backpacker? Dalam menyusun regulasi soal umrah backpacker itu, ujar Yaqut, Kementerian Agama akan berkoordinasi dengan seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah, penyelenggara ibadah haji khusus, serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah.
-
Apa yang DPR minta Menag lakukan terkait umrah backpacker? Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengambil langkah yang diperlukan guna merespons maraknya umrah mandiri atau backpacker.
-
Siapa yang minta Menag atur umrah backpacker? 'Komisi VIII meminta Menag mengambil langkah-langkah yang diperlukan di tengah maraknya umrah backpacker,' kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi dalam rapat kerja bersama Menag Yaqut di Kompleks Parlemen di Jakarta dilansir Antara, Senin (18/3).
-
Bagaimana cara menabung untuk haji dengan Danamon Syariah? Dengan menabung di Tabungan Rencana Haji mulai 6 hingga 72 bulan, maka nasabah bisa mengumpulkan dana untuk membayar biaya pendaftaran haji reguler sebesar Rp25 juta.
Selain itu, Polri juga masih melakukan penyelidikan terkait modus penipuan penggelapan yang dilakukan bos First Travel, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman terhadap ribuan calon jemaah umroh.
Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan dari polisi terkait kasus tersebut.
"Jadi kita enggak usah berspekulasi, sekarang masyarakat tenang saja. Karena sekarang sudah di tangan aparat keamanan yang betul-betul sangat serius menuntaskan masalah ini," imbuhnya.
Lebih lanjut, Wiranto mengingatkan, masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran promo murah yang diberikan biro-biro perjalanan.
"Hati-hati memilih, memilah organisasi-organisasi yang memberikan satu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Semakin menggiurkan makin harus hati-hati supaya tidak terjebak dengan proses penipuan seperti ini (First Travel)," tutupnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan secara gamblang aliran uang jemaah dan aset bos First Travel. Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut ada aliran dana jemaah diperuntukkan kegiatan fashion show Anniesa dan Andika di Amerika Serikat.
"Satu ke New York gitu ya. Ya yang ada hubungannya dengan fashionya, itu kami sudah tahu," kata Kiagus di kantornya, kemarin.
PPATK masih menyelidiki aliran uang setoran para jemaah umrah untuk kegiatan pribadi tersangka. Sebab, dari penelusuran PPATK tak semua dana para jemaah tersebut diperuntukkan berangkat umrah.
"Ada yang buat buka rekening, ada yang digunakan untuk beli tiket, nyewa hotel dan semacamnya. Untuk berangkatkan jemaah, jadi yang terkait langsung ada untuk operasional perkantoran, untuk pribadi juga ada," kata Kiagus.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Irwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.
Baca SelengkapnyaKepala BPKH, Fadlul Imansyah, terlihat kelabakan saat menjawab pertanyaan dari Anggota Pansus Haji fraksi PKB Marwan Jafar, terkait transparansi keuangan
Baca SelengkapnyaSiskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.
Baca SelengkapnyaKPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).
Baca SelengkapnyaBPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
Baca SelengkapnyaMenurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.
Baca SelengkapnyaLaporan dana kampanye itu harus jelas dan tidak adanya sumbangan dari hamba Allah.
Baca SelengkapnyaDalam penggeledahan tersebut, terdapat sejumlah dokumen terkait dana CSR yang disita oleh KPK.
Baca SelengkapnyaGanjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.
Baca SelengkapnyaDiduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.
Baca SelengkapnyaKejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan dalam rapat bersama BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca Selengkapnya