Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko Wiranto sebut aliran dana First Travel tercatat rapi di PPATK

Menko Wiranto sebut aliran dana First Travel tercatat rapi di PPATK Konpers penerbitan Perppu tentang Ormas. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto memastikan pemerintah telah mengetahui data aliran dana perusahaan layanan biro haji dan umrah PT First Karya Anugerah Wisata (First Travel). Semua aliran dana First Travel itu telah tercatat dengan baik di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Sudah terlacak itu ya, aliran dana keluar masuk dari first travel. Itu tercatat dengan rapi jadi sudah ada," kata Wiranto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/8).

Kendati demikian, Wiranto enggan membocorkan peruntukan aliran dana dari para jemaah haji dan umroh itu. Sebab, lembaga terkait masih menyusunnya dan melengkapi informasi soal aliran dana tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Selain itu, Polri juga masih melakukan penyelidikan terkait modus penipuan penggelapan yang dilakukan bos First Travel, Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman terhadap ribuan calon jemaah umroh.

Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu hasil penyidikan dari polisi terkait kasus tersebut.

"Jadi kita enggak usah berspekulasi, sekarang masyarakat tenang saja. Karena sekarang sudah di tangan aparat keamanan yang betul-betul sangat serius menuntaskan masalah ini," imbuhnya.

Lebih lanjut, Wiranto mengingatkan, masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan. Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan tawaran promo murah yang diberikan biro-biro perjalanan.

"Hati-hati memilih, memilah organisasi-organisasi yang memberikan satu tawaran-tawaran yang menggiurkan. Semakin menggiurkan makin harus hati-hati supaya tidak terjebak dengan proses penipuan seperti ini (First Travel)," tutupnya.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan secara gamblang aliran uang jemaah dan aset bos First Travel. Kepala PPATK Kiagus Badaruddin menyebut ada aliran dana jemaah diperuntukkan kegiatan fashion show Anniesa dan Andika di Amerika Serikat.

"Satu ke New York gitu ya. Ya yang ada hubungannya dengan fashionya, itu kami sudah tahu," kata Kiagus di kantornya, kemarin.

PPATK masih menyelidiki aliran uang setoran para jemaah umrah untuk kegiatan pribadi tersangka. Sebab, dari penelusuran PPATK tak semua dana para jemaah tersebut diperuntukkan berangkat umrah.

"Ada yang buat buka rekening, ada yang digunakan untuk beli tiket, nyewa hotel dan semacamnya. Untuk berangkatkan jemaah, jadi yang terkait langsung ada untuk operasional perkantoran, untuk pribadi juga ada," kata Kiagus.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Respons Gerindra Terkait Duit Korupsi BTS Mengalir ke Staf Sugiono Sebesar Rp70 Miliar
Respons Gerindra Terkait Duit Korupsi BTS Mengalir ke Staf Sugiono Sebesar Rp70 Miliar

Irwan mengatakan uang untuk Komisi I DPR itu diserahkan melalui seorang yang bernama Nistra.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kelabakan Kepala BPKH Kena Skak Pansus Haji DPR, Dicecar Soal Keuangan
VIDEO: Kelabakan Kepala BPKH Kena Skak Pansus Haji DPR, Dicecar Soal Keuangan

Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, terlihat kelabakan saat menjawab pertanyaan dari Anggota Pansus Haji fraksi PKB Marwan Jafar, terkait transparansi keuangan

Baca Selengkapnya
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan

Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Selengkapnya
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu
KPU Beri Waktu PSI Satu Hari Perbaiki Laporan Awal Dana Kampanye Rp180 Ribu

KPU memberikan waktu 1 hari kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK).

Baca Selengkapnya
MUI Haramkan Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain, Begini Reaksi BPKH
MUI Haramkan Investasi Setoran Haji untuk Jemaah Lain, Begini Reaksi BPKH

BPKH saat ini tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

Baca Selengkapnya
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK
Kejagung Pastikan Usut Uang Korupsi BTS Kominfo yang Mengalir ke DPR hingga BPK

Menurut Prabowo, pihaknya belum menemukan alat bukti yang cukup untuk melakukan pemeriksaan terhadap Nistra Yohan dan Sadikin.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tegaskan Dana Kampanye Tidak Bisa Pakai Inisial Hamba Allah
Bawaslu Tegaskan Dana Kampanye Tidak Bisa Pakai Inisial Hamba Allah

Laporan dana kampanye itu harus jelas dan tidak adanya sumbangan dari hamba Allah.

Baca Selengkapnya
Diusut KPK, Gubernur Bank Indonesia Klaim Pemanfaatan Dana CSR Sesuai Prosedur
Diusut KPK, Gubernur Bank Indonesia Klaim Pemanfaatan Dana CSR Sesuai Prosedur

Dalam penggeledahan tersebut, terdapat sejumlah dokumen terkait dana CSR yang disita oleh KPK.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, Ganjar: Kalau Sumbernya Haram Tracingnya Lebih Gampang

Ganjar mengatakan, jika benar ada pelanggaran harus segera ditindak.

Baca Selengkapnya
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum
PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol, TKN Prabowo: Yang Berhak Mengusut Itu Penegak Hukum

Diduga transaksi keuangan itu untuk kepentingan penggalangan suara.

Baca Selengkapnya
Kejagung Bakal Konfrontir Anang Latif dan Irwan Hermawan Soal Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo
Kejagung Bakal Konfrontir Anang Latif dan Irwan Hermawan Soal Rp27 Miliar di Kasus BTS Kominfo

Kejagung akan mengkonfrontir keterangan terdakwa kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo, terkait uang Rp27 M.

Baca Selengkapnya
DPR Cecar BPKH Kemenag Bolak Balik ke Eropa: Kita Ada Kerjasama Apa dengan London dan New York?
DPR Cecar BPKH Kemenag Bolak Balik ke Eropa: Kita Ada Kerjasama Apa dengan London dan New York?

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Baca Selengkapnya