Menkominfo klaim blokir 477 situs porno, radikal dan LGBT

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar rapat gabungan antara dua panel dengan penyelenggara over the top content (OTT), Facebook, Line, Twitter, Whatsapp dan BlackBerry membahas terkait fenomena maraknya content situs yang bermuatan pornografi, LGBT hingga radikalisme.

Dalam rapat ini penyelenggara OTT yang bersedia hadir yaitu perwakilan BlackBerry, Kusuma Lienandjaja, Teddy Arifianto perwakilan Line Indonesia, Priscila Carlita perwakilan Twitter Indonesia.

Direktur e-Business Ditjen Aptika Kemenkominfo, Azhar Hasyim mengatakan rapat lanjutan pembahasan konten negatif di media sosial ini sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat yang merasa terpengaruh dengan propaganda negatif pornografi, stiker LGBT maupun radikal. Dalam rapat ini juga Azhar menyebut ada 477 situs yang sudah diblokir oleh Menkominfo.

"Ini sudah dibahas berkali-kali, dan kemarin rapat panel satu dan panel dua memutuskan ada empat ratus tujuh puluh tujuh situs yang berkaitan dengan Pornografi maupun LGBT," kata Azhar di Kantor Kemenkominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (17/2).

Kali ini, kata Azhar, pihaknya ingin mengevaluasi kembali sejauh apa tanggapan penyelenggara OTT atas peneguran yang telah dilakukan Menkominfo. Akan tetapi, lanjut dia untuk content dalam media sosial Line maupun twitter dan sejenisnya belum bisa langsung diblokir secara keseluruhan lantaran penyelenggara lokal harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan penyelenggara global.

"Kata penyelenggara tadi juga mereka harus komunikasi sama kreator yang membuat content itu. Padahal kalau berdasarkan aturan harus diblokir dulu baru koordinasi agar tidak menyebar terlebih dahulu baru dicegah," tambah Azhar.

Sementara perwakilan penyelenggara lokal Twitter, Priscila Carlita mengaku belum bisa langsung menyampaikan persetujuan pemblokiran, dikarenakan tidak adanya penyelenggara global di Indonesia. Dia mengaku akan menyampaikan keputusan pemblokiran setelah berkoordinasi dengan pimpinannya.

"Kami sangat mengapresiasi panel yang telah memberikan masukan kepada kami. Tapi dalam hal ini kami tidak bisa langsung memblokir karena kami harus berkoordinasi dengan tim global. Kami akan tetap berjalan pada koridor hukum dan koridor budaya sesuai dengan tradisi lokal kita di Indonesia," ujar Priscila.

Untuk diketahui dalam media sosial Twitter sendiri, ada beberapa akun yang bisa dianggap sebagai propaganda pornografi hingga LGBT. Misalnya saja hastag #Gaysmp dan beberapa akun artis yang menyajikan foto yang tidak senonoh. Laporan masyarakat atas akun ini sudah dilayangkan sejak tahun lalu namun hingga saat ini belum ada sikap resmi dari twitter agar aku tersebut diblokir. (mdk/hhw)