Menkominfo: Pemblokiran Akses Internet di Papua Sudah Dibahas dengan Aparat
Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan untuk memblokiran akses internet terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga situasi di sana.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara menjelaskan pemblokiran tersebut sudah dibicarakan dengan mekanisme rapat.
"Ya kalau pro kontra semua apapun yang diambil pasti ada yang suka ada yang tidak suka. Tapi ini kan kepentingan nasional, dan sudah dibahas dengan aparat penegak hukum," kata Rudiantara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
-
Apa tugas Kominfo di Papua? Tugas yang diemban Libra dan rekannya sesama bidan maupun tenaga kesehatan di Papua tidak mudah. Kondisi geografis provinsi paling timur Indonesia penuh tantangan. Pemerintah dalam 10 tahun terakhir memang terus membenahi Papua. Namun medan yang berat membuat upaya itu belum bisa menjangkau setiap jengkal tanah Papua.
-
Bagaimana Kominfo membantu perbatasan? PLBN didesain bukan hanya untuk pelayanan lintas batas negara semata. Tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara.
-
Siapa yang terancam diblokir Kominfo? Dari enam Online Travel Agent (OTA) yang terancam diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kabar terbarunya sudah ada tiga penyelenggara sistem elektronik (PSE) asing yang telah mendaftar.
-
Apa yang menjadi topik utama Rapat Koordinasi Diskominfo se-NTB? Rakor Kominfotik se-NTB itu menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam berbagi informasi, bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis pada masa setahun ke depan.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Kenapa TEMU diblokir Kominfo? Dengan langkah pemblokiran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindaklanjuti aplikasi yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku dan turut menjaga UMKM demi kemajuan perekonomian Indonesia.
Dia menjelaskan pemblokiran akses tersebut tidak dilakukan di seluruh Papua. Melainkan beberapa daerah saja, yaitu Manokwari, Jayapura, Sorong dan Fakfak yang masih terjadi insiden kerusuhan. Namun pembatasan akses internet tersebut masih bisa berkomunikasi menggunakan dengan pesan singkat dan telepon.
"Jadi tidak semua ditutup, Indonesia tidak refresif lah seperti negara lain. Kalau negara lain kan bineri, bineri itu kan ada atau tidak ada, kita masih ada, voice masih ada," ungkap Rudiantara.
Dia pun belum mengetahui kapan pembatasan akses tersebut dilakukan. Namun, Rudi berharap tidak terlalu lama untuk melakukan pembatasan akses.
"Mudah-mudahan kalau makin kondusif ya sudah. Kita juga operator kasian juga kalau lama-lama, biar bagaimana pun ada pendapatan yang berkurang walaupun untuk kepentingan nasional," kata Rudiantara.
Diketahui sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memutuskan untuk memblokir akses internet terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga situasi di sana.
"Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kemkominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi," tutur Ferdinandus Setu, Plt. Kepala Biro Humas Kemkominfo, Rabu (21/8).
Pemblokiran ini, kata pria yang akrab disapa Nando tersebut, berlangsung mulai Rabu (21/8) "hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal."
Senin (19/8) lalu Kemkominfo telah mengambil langkah serupa, yakni melakukan throttlingatau perlambatan akses/bandwidth.Saat itu, Nando mengatakan bahwa perlambatan akses internet ini dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang kian memicu aksi.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budi Arie meminta pemutusan akses harus dilakukan paling lambat 3x24 jam sejak 21 Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Abraham, bahwa Menkominfo era dulu tak menghapus situs judi online. Justru menghapus situs wordpress
Baca SelengkapnyaPemerintah telah berkomitmen melindungi masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menkominfo Budi Arie, Senin 10 Juni 2024
Baca SelengkapnyaMenkominfo bakal menutup akses layanan Virtual Private Network (VPN) gratis untuk menangkal praktik judi online bertumbuh di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelar rapat terbatas terkait pembangunan Papua.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyiapkan daftar website judi online yang telah diblokir dan ditutup aksesnya
Baca SelengkapnyaDiharapakan langkah tersebut mampu mengatasi persoalan penyakit masyarakat.
Baca SelengkapnyaBudi Ari sempat diberondong pertanyaan namun enggan meladeni.
Baca SelengkapnyaPenggunaan VPN gratis akan dibatasi demi menekan kebiasaan orang-orang yang suka judi online.
Baca SelengkapnyaDalam paparan awalnya, Meutya menegaskan akan memberantas dan memblokir judi online.
Baca SelengkapnyaUntuk pemberantasan konten judi online itu Kementerian Kominfo secara siaga menggunakan mesin kecerdasan buatan untuk menekan peredaran konten-konten tersebut.
Baca Selengkapnya