Menkominfo Sebut Hoaks Malah Meningkat Usai 17 April
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, informasi bohong atau hoaks yang bertebaran berkaitan dengan Pemilu 2019 justru meningkat. Padahal, puncak pesta demokrasi sudah dilakukan pada 17 April lalu.
"Saya harap turun tapi ternyata tidak, justru masih ada terus bahkan Pilpres sudah tanggal 17 kemarin Pileg selesai. Tetapi kita identifikasi masih ada yang berkaitan dengan Pilpres," kata Rudiantara saat menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4).
Ia pun mengungkapkan, penyebaran berita bohong atau hoaks ini mengalami peningkatan pada bulan April. Meskipun bulan Maret juga banyak penyebaran hoaks terkait Pemilu 2019.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menyebarkan informasi hoaks itu? Yayuk memastikan akun Instagram bernama BP2MI dengan centang hijau yang menyebarkan informasi tersebut bukan akun resmi milik BP2MI.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa isi hoaks yang beredar? 'Berita yang menyebar itu adalah hoaks yang sengaja dihembuskan oleh OPM dan simpatisannya. Justru saat ini aparat TNI dari Yonif 527 membantu melaksanakan pengamanan RSUD Madi Paniai karena adanya pengaduan dari masyarakat bahwa gerombolan OPM akan membakar RSUD tersebut,' katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/5).
-
Siapa yang membuat berita hoaks? Menurut NewsGuard, situs-situs ini mengklaim diri mereka sebagai sumber berita lokal yang independen, namun tidak mengungkapkan afiliasi partisan atau asing mereka.
-
Apa yang paling banyak ditemukan dalam isu hoaks 2023? Isu hoaks di sektor kesehatan ternyata masih marak. Hal ini terbukti dari patroli Kominfo selama 2023. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sepanjang 2023 telah menangani sebanyak 1.615 konten isu hoaks yang beredar di website dan platform digital.
"Iya (meningkat), jadi kita jaga sama-sama jangan kirimkan hoaks terutama untuk KPU. Kita jaga sama-sama untuk KPU lakukan perhitungan," ungkapnya.
Selain itu, terkait server KPU yang sempat mengalami kesulitan dalam mengakses hasil Sistem Penghitungam (Situng), Kominfo bersama KPU sedang mengatasi masalah tersebut.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyebaran hoaks Pemilu ditemukan paling tinggi di Facebook.
Baca SelengkapnyaDaftar platform ini paling banyak sebar hoaks terlebih jelang pemilu.
Baca SelengkapnyaBerita hoaks didominasi oleh isu kesehatan, pemerintahan, penipuan dan politik di luar pada isu-isu lain
Baca SelengkapnyaBahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaSisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaCekFakta merupakan kolaborasi antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO).
Baca SelengkapnyaMengajak masyarakat khususnya para pemilih pemula untuk tidak mudah percaya dengan informasi hoaks
Baca SelengkapnyaSeptiaji mengatakan acara ini mengumpulkan lembaga penyelenggara pemilu, pemerintah, pakar, rekan media, hingga masyarakat sipil guna mencari solusi
Baca SelengkapnyaDi sisi lain, dia mengakui bahwa temuan hoaks Mafindo jumlahnya lebih sedikit dari banyaknya hoaks yang tersebar.
Baca SelengkapnyaYouTube menjadi tempat penyebaran hoaks terbanyak dengan presentase 44,6 persen.
Baca SelengkapnyaHoaks masih menjadi ancaman nyata jelang pemilu. Masyarakat pun masih banyak yang "terjangkit" hoaks.
Baca SelengkapnyaTim cek fakta independen antara lain Mafindo, Perludem hingga AFP Indonesia.
Baca Selengkapnya