Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkominfo sudah terima laporan kader PKS jadi komisioner KPI

Menkominfo sudah terima laporan kader PKS jadi komisioner KPI KPI. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku sudah mendapat laporan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) soal adanya Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bernama Azimah Subagijo yang menjadi kader partai. Azimah Subagijo diketahui tercatat sebagai kader PKS dan tercatat sebagai Wasekjen DPP MKGR yang tidak lain adalah salah satu sayap Partai Golkar.

"Saya sudah mendapatkan surat tembusan yang berisi laporan IJTI kepada KPI terhadap komisionernya yang menjadi anggota partai. Kita tunggu saja prosesnya di KPI karena meski ini melanggar UU Penyiaran, tapi ini menjadi wilayah KPI untuk berproses. Tata kramanya seperti itu," kata Rudiantara.

Meski dalam laporan IJTI dituliskan bahwa Azimah juga melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, Rudiantara mengatakan sampai saat ini belum mendapat komplain dari stasiun-stasiun televisi yang disebutkan dalam laporan tersebut harus menyediakan uang dan permintaan lainnya.

Orang lain juga bertanya?

"Saya tidak bisa menindak karena itu kewenangan KPI. Kominfo dengan KPI kan ibarat dua sisi mata uang. Lagi pula belum ada laporan dari stasiun-stasiun televisi yang dituliskan dalam laporan itu harus menyediakan berbagai fasilitas tersebut," tandasnya.

Sebelumnya Lingkaran Mahasiswa Pemerhati Siaran (LMPS) melaporkan Azimah ke KPI Pusat, Menkominfo, Komisi I DPR RI, DPP MGKR, DPP PKS, DPW PKS, Komisi Informasi Pusat, Komisi Ombudsan RI dan Kemen PAN RB, terkait pelanggaran UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 10 ayat 1 partisan yang melarang kader partai untuk menjadi anggota KPI.

Selain itu, mereka menilai selama menjabat sebagai komisioner KPI, Azimah diduga melanggar dan melakukan tindakan tercela yang mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan seperti meminta sumbangan atas nama organisasi partai kepada beberapa stasiun televisi seperti Trans Corp, Emtek, Viva Group dan MNC Group pada saat verifikasi faktual perpanjangan izin yang sedang dilakukan KPI.

Selain itu dia juga meminta kepada beberapa stasiun televisi lainnya, seperti konsumsi, snack, fee narasumber, MC dan sejumlah uang dalam acara bedah buku yang diadakannya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Megawati ke KPK: Awas Ya Kalau Coba-Coba
Megawati ke KPK: Awas Ya Kalau Coba-Coba

Mengawati menganggap anak buahnya dalam beberapa waktu belakangan selalu menjadi target diperiksa KPK terkait dugaan kasus korupsi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Pandangan Mahfud Usai Megawati Tajam Bicara Curigai KPK Target Kader PDIP
VIDEO: Pandangan Mahfud Usai Megawati Tajam Bicara Curigai KPK Target Kader PDIP

Mantan Menko Polhukam Mahfud Md memberi pandangan mengenai kerja KPK. Dia merespons curhatan Mega soal kerja KPK

Baca Selengkapnya
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti
KSP Soal Keluarga Jokowi Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Nepotisme: Hati-hati Asumsi Tanpa Bukti

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN
KPK Minta Pejabat yang Baru Dilantik Jokowi Segera Laporkan LHKPN

KPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN

Baca Selengkapnya
Cak Imin Diadukan Atas Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR, Begini Respons KPK
Cak Imin Diadukan Atas Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR, Begini Respons KPK

KPK akan melakukan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk.

Baca Selengkapnya
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi
KPK Bicara Penanganan Laporan Dugaan Nepotisme Keluarga Jokowi

Laporan dilayangkan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Erick Samuel kepada Pimpinan KPK pada Senin (23/10).

Baca Selengkapnya
Kamis Besok, Cak Imin Pastikan Penuhi Panggilan KPK
Kamis Besok, Cak Imin Pastikan Penuhi Panggilan KPK

Cak Imin rencananya dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tantangan KPK Staf Hasto PDIP Ngaku Dibentak
VIDEO: Tantangan KPK Staf Hasto PDIP Ngaku Dibentak "Bisa Diuji Lewat CCTV"

KPK juga menegaskan bisa mengetahui kebenarannya lewat rekaman kamera pengawas atau CCTV

Baca Selengkapnya
Cak Imin Penuhi Panggilan KPK Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI
Cak Imin Penuhi Panggilan KPK Kasus Pengadaan Sistem Proteksi TKI

Cak Imin merasa sehat dan siap untuk menjalani pemeriksaan di KPK.

Baca Selengkapnya
PKB Bela Cak Imin Dilaporkan ke MKD Buntut Ajak Istri Ikut Rombongan Haji DPR: Beliau Pimpinan, Ada regulasinya
PKB Bela Cak Imin Dilaporkan ke MKD Buntut Ajak Istri Ikut Rombongan Haji DPR: Beliau Pimpinan, Ada regulasinya

PKB menilai pihak yang melaporkan Cak Imin tidak paham regulasi.

Baca Selengkapnya
Respons Cak Imin Soal Dugaan Isu Politisasi Pemanggilan KPK
Respons Cak Imin Soal Dugaan Isu Politisasi Pemanggilan KPK

Cak Imin besok Kamis berencana akan memenuhi panggilan KPK

Baca Selengkapnya
Tegas, Reaksi Kejagung Usai Jampidsus Dilaporkan ke KPK
Tegas, Reaksi Kejagung Usai Jampidsus Dilaporkan ke KPK

Kejagung mengapresiasi proses pelaporan terhadap seseorang apabila memang membawa fakta bukan karena niatan menjatuhkan nama seseorang.

Baca Selengkapnya