Menko Polhukam minta soal isu senpi ilegal tak digoreng lagi
Merdeka.com - Menteri Kordinator Politik, Hukum, dan HAM Wiranto meminta semua pihak tidak gaduh dengan isu senjata api ilegal. Sebab, polemik tersebut sudah ditangani dengan baik.
Wiranto membenarkan perihal pemesanan sejumlah senjata dan amunisi untuk Korps Brimob Polri. Menurutnya impor senjata asal Bulgaria itu telah sesuai dengan prosedur.
"Impor ada, gimananya, dananya gimana, kepentingannya, gimana undang-undangnya. Ya gimana kita sesuaikan. Tidak perlu kita bicarakan di publik. Stop dulu, udah stop," ujar Wiranto usai upacara hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Kenapa situs itu dirahasiakan? Ketika para ahli menemukan situs seni cadas di Kazakhstan, mereka terkadang lebih memilih untuk merahasiakan lokasinya hingga bisa dicatat dan dipublikasikan dengan baik, kata Novozhenov, dengan mencatat perusakan situs seni cadas semacam itu oleh perusak atau orang lain terkadang menjadi masalah.
-
Siapa yang meminta polisi transparan? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Apa isi hoaks tentang Kominfo? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Dimana hoaks tentang Kominfo beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Apa isi dari Perpres Publisher Right? Perpres Publisher Right tidak bermaksud untuk mengurangi kebebasan pers. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani peraturan presiden (perpres) tentang Publisher Rights. Hal tersebut umumkan di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2024.
Soal prosedur pemesanan itu bukan konsumsi publik. Sebab itu, masyarakat tidak seharusnya tahu. Wiranto menyebutkan ada waktunya sendiri masyarakat tahu melalui pres rilis resmi dari Menkopolhukam.
Menurut Wiranto, kalau isu ini terus ditekan, polemik malah akan terus berlanjut. Malah berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
"Jangan diributkan di luar, masing-masing membuat spekulasi yang saya denger pun aneh, (orang ini) nggak ngerti masalah ini, digoreng lagi. Saya nggak ngomong Panglima, nggak ngomong, Kapolri nggak ngomong. Kalau kita ngomong nanti digoreng lagi" ucapnya.
Wiranto menjamin tidak ada masalah dalam internal Polri maupun TNI. Masalah ini pun tidak membenturkan stabilitas keamanan. Kedua pihak akan menyelesaikan masalah ini secara internal.
"Tidak ada satu hal yg mengganggu keamanan. Tidak ada. Saya jamin adalah masalah internal ini kita selesaikan dan tidak menganggu keamanan nasional," pungkasnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi dikabarkan memberikan tim khusus untuk mengkaji kepengurusan PDIP.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta agar publik tak berandai-andai soal kabar pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara terkait isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampar wamentan.
Baca SelengkapnyaDesakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku mendengar ada penangkapan narkoba di Jawa Timur. Jumlahnya pun bukan main-main.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Agung juga membantah kabar yang menyebut adanya surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Airlangga
Baca SelengkapnyaJokowi meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mencari kebenaran dari setiap isu yang beredar di ruang publik atau media sosial
Baca Selengkapnya