Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkum HAM akan terapkan sistem online untuk pengajuan remisi

Menkum HAM akan terapkan sistem online untuk pengajuan remisi Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mempertimbangkan pengajuan justice collaborator oleh terdakwa dilakukan melalui sistem online. Pertimbangan ini didasari masih banyak pungutan liar yang terjadi di beberapa sektor, khususnya imigrasi dan lapas.

"Maka saya katakan semua nanti harus mempunyai sistem online, jadi nanti remisi justice collaborator, semua harus online enggak boleh lagi pertemuan urus-urus pakai orang per orang," ujar Yasonna di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10).

Yasonna mengaku, masih banyak terdapat pungutan liar di beberapa sektor.

Orang lain juga bertanya?

"Mau bertamu masih ditemukan, mau urus remisi masih kita temukan, termasuk mau urus justice collaborator. 'Kamu pikir untuk urus justice collaborator itu free, memangnya (pengajuan) JC itu free' makanya saya katakan bukan begitu caranya," ujar Yasonna.

Meski baru sekedar pertimbangan, Yasonna mengklaim sistem online sudah mulai dilakukan persiapan kasus narkoba. "Untuk narkoba kita siapkan itu sekarang," pungkasnya.

Penerapan sistem online untuk pengajuan remisi dan justice collaborator tidak terlepas dari paket kebijakan revitalisasi hukum yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo.

Dari paket kebijakan tersebut gerakan awal adalah operasi pemberantasan pungutan liar (pungli). Dalam pelaksanaan operasi pertama kali, Polda Metro Jaya menggelar operasi di Kementerian Perhubungan. Saat operasi tersebut, ditemukan uang lebih dari Rp 17 juta yang diduga berasal dari pungli.

Setelah beroperasi di Kementerian Perhubungan, tiga petugas SIM keliling kembali diciduk dalam operasi pemberantasan pungli dengan barang bukti uang lebih dari Rp 12 juta. (mdk/sho)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Isu Demonstran Tolak UU Pilkada Diminta Uang Tebusan Rp3 Juta Oleh Polisi, Begini Faktanya
Isu Demonstran Tolak UU Pilkada Diminta Uang Tebusan Rp3 Juta Oleh Polisi, Begini Faktanya

Kondisi massa aksi yang ditahan di Polres Jakarta Barat dalam keadaan baik.

Baca Selengkapnya
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum
Akui Masih Ada Anak Buah Bagi-Bagi Proyek, Jaksa Agung: Kita Mohon Maklum

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui masih ada anggotanya yang menyalahgunakan jabatan, khususnya bagi-bagi proyek yang dilakukan oknum jaksa.

Baca Selengkapnya
Working Lunch dengan Delegasi Belanda, Menkumham Bahas Sejumlah Isu
Working Lunch dengan Delegasi Belanda, Menkumham Bahas Sejumlah Isu

Menkumham), Yasonna H. Laoly mengadakan working lunch dengan Jochum Wilderman, Direktur International Department Reclassering Nederland.

Baca Selengkapnya
Sosiolog Puji Kinerja Satgas Judi Online
Sosiolog Puji Kinerja Satgas Judi Online

Sosiolog Unpad Yusar Muljadi menilai kinerja Satgas Pemberantasan Judi Online patut diapresiasi.

Baca Selengkapnya
HUT ke-79 RI, Kemenkumham Beri Remisi 176.984 Narapidana
HUT ke-79 RI, Kemenkumham Beri Remisi 176.984 Narapidana

Yasonna mengatakan bahwa dirinya sejak awal memimpin Kemenkumham, memiliki keyakinan bahwa setiap warga binaan memiliki hak atas pengurangan hukuman.

Baca Selengkapnya
Kemenkominfo: 3,7 Juta Konten Ditakedown, 1,9 Jutanya Bukan Hoaks Tapi Judi Online
Kemenkominfo: 3,7 Juta Konten Ditakedown, 1,9 Jutanya Bukan Hoaks Tapi Judi Online

Kemenkominfo menyatakan konten judi online (judol) menjadi masalah serius di tengah bertebarannya konten hoaks di dunia digital.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan Jaksa Agung Ungkap Kantongi Ribuan Nama Jaksa 'Iseng' Main Judi Online
Blak-blakan Jaksa Agung Ungkap Kantongi Ribuan Nama Jaksa 'Iseng' Main Judi Online

Kini, deretan nama 'jaksa nakal' iseng main judi online itu telah ia kantongi dan sudah diserahkan ke bidang pengawasan.

Baca Selengkapnya