Menkum HAM bantah pemerintah sebagai inisiator revisi UU KPK

Merdeka.com - DPR menyebut pengusul utama Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk dalam Prolegnas 2015 adalah pemerintah. Tapi Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, balik menuding DPR lah yang pertama kali menyarankan.

"Kami tidak berpretensi harus menolak inisiatif DPR, kalau kami menolak nanti UU dari pemerintah ditolak lagi DPR namanya ngotot-ngototan dong, enggak bisa begitu," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/6).

Politikus PDIP itu menjelaskan, pemerintah hanya mengusulkan 10 undang-undang untuk direvisi di luar revisi UU KPK. Sehingga dengan kata lain, revisi UU KPK tidak masuk dalam usulan Prolegnas seperti yang disampaikan pemerintah.

"Kita lihat sama-sama, yang pasti kita hanya mengajukan 10 UU dari pemerintah tahun ini, tidak ada revisi UU KPK tapi dari DPR silakan, supaya clear," jelasnya.

Yasonna tak menggubris bila rencana revisi UU KPK ditunda oleh DPR. Sebab, kata dia, pihaknya bukan yang pertama kalinya mengusulkan revisi UU tersebut.

"Terserah aja bukan yang usulin, gimana sih kamu," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, secara tiba-tiba, Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimasukkan dalam Prolegnas 2015. Padahal sebelumnya, pemerintah sudah lebih dulu mengusulkan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo mengatakan, pemerintah-lah yang memaksa dan meminta agar revisi UU KPK ini masuk dalam prioritas 2015. Dia tak mau wacana revisi UU KPK ini disalahkan kepada parlemen.

Firman sendiri mengaku DPR sudah banyak pekerjaan rumah untuk menyelesaikan UU di tahun 2015. Sehingga dia menawarkan jika memang pemerintah menganggap revisi UU KPK ini penting, 10 UU yang diusulkan pemerintah juga harus dievaluasi, agar target legislasi DPR tercapai.