Menkum HAM Diminta Perketat Pengawasan Dokumen Kerja Tenaga Kerja Asing

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i meminta Kementerian Hukum dan HAM untuk memastikan seluruh Tenaga Kerja Asing (TKA) punya kelengkapan dokumen izin bekerja di Indonesia. Dia meminta jika TKA itu tidak memiliki dokumen izin bekerja lengkap harus di deportasi.

"Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) harus bekerja maksimal dalam masa ini untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen TKA yang sudah bekerja di negeri kita. Kalau memang dokumennya belum sebagai pekerja. Ini saatnya kita mendeportasi besar-besaran TKA yang tidak memiliki izin kerja di Indonesia," kata Syafi'i saat komisi III rapat dengan Menkum HAM Yasonna Laoly, Rabu (1/4).

Kemudian, kepada Yasonna, Syafi'i menyindir Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang kerap membela TKA. Untuk diketahui, Luhut pernah membela kedatangan 49 TKA asal China di Kendari dan tidak ada salah prosedur. Padahal, TKA tersebut datang menggunakan visa kunjungan dan bukan izin bekerja.

"Banyak sekali TKA yang saya sangat heran selalu dibela saja oleh menteri Luhut ini, saya enggak mengerti ini kepentingan menteri Luhut ini bela saja tenaga kerja asing. Yang mereka itu melakukan pekerjaan di negeri kita tapi dengan izin tidak sebagai tenaga kerja," tutur Syafi'i.

"Dan Pak Menteri (Yasonna) enggak usah takutlah dengan Pak Luhut. Karena ini memang kewenangan Pak Menteri bukan kewenangan Pak Menko Maritim dan Investasi," ujar dia.

Politikus Partai Gerindra itu lalu mengapresiasi Yasonna telah mengeluarkan Permenkum HAM Nomor 11 tentang larangan sementara WNA masuk Indonesia guna mencegah virus corona. Seiring hal itu, Syafi'i minta Kemenkumham memeriksa kelengkapan dokumen bekerja TKA yang ada Indonesia.

"Nah. Mumpung ini Pak Menteri. Mumpung ini karena Pak menteri dengan keputusannya yang saya apresiasi menutup semua kemungkinan masuknya TKA yang baru," tuturnya.