Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkum HAM dinilai terburu-buru soal kepengurusan PPP

Menkum HAM dinilai terburu-buru soal kepengurusan PPP Dimyati Natakusumah. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusuma menyesalkan keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly yang mengesahkan PPP hasil muktamar Bandung dengan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum.

Dimyati mengatakan, Yasonna seharusnya tidak terburu-buru mengambil keputusan dengan mengembalikan kepengurusan PPP hasil muktamar Bandung yang sah.

"Nah saya pikir harusnya memang pemerintah dalam hal ini Menkum HAM itu harusnya adil, jangan SK kan sana, SK kan sini. Gimana mau adil, gimana mau islah," kata Dimyati di Gedung Balai Sudirman, Jakarta, Sabtu (27/2).

Dia menjelaskan, pada dasarnya untuk menuju islah maka perlu menundukkan ego dari masing-masing kubu, demi menyatukan harapan dan tujuan. Jika tekad islah sudah tertanam, lanjut Dimyati, mereka yang selama ini berseberangan bisa duduk bersama dan menyampaikan apa keinginannya masing-masing.

"Kalau mau islah itu kalian berembuk, kalian selesaikan. Kalau tidak resiko kalian lah. Dengan sendirinya akan ketemu titik islah. Hanya tunggu power sharing, apa sih yang kalian cari, apakah jabatan, harta benda, materi, moril apa sebuah penghargaan dan sebagainya," ujarnya.

Dirinya tidak menampik, persoalan ego yang terjadi saat ini masih dalam putaran siapa yang bakal menguasai PPP. Terlebih, ada beban kader dari setiap kubu yang akan diperjuangkan.

"Memang saat ini beban berat bagi semua termasuk Pak Romi, Djan, kami sebetulnya gerbong, gerbong ini yang beban. Pak Romi punya DPW, punya DPC, pengurus DPP, pak Djan juga. Makanya satuin aja biar gemuk, gitu loh," tambahnya.

Kendati demikian, Dimyati berharap akan ada titik temu yang baik untuk masa depan partai berlogo Ka'bah itu. Setelah bersatu, dia yakin akan mudah mengarahkan keinginan kader PPP yang selama ini bertikai.

"Kami tidak takut siapa nanti yang direstui, siapa aja nanti hasil keputusannya. Ya kalau tidak ketemu tanda tangan bersama aja. Masa Palestina dan Israel saja bisa kok kita enggak bisa," tandasnya. (mdk/hrs)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Prof Andi Gregetan Sindir Etika Rapuh Ketum Kadin 'Dibegal' karena Pro 03 Ganjar
VIDEO: Prof Andi Gregetan Sindir Etika Rapuh Ketum Kadin 'Dibegal' karena Pro 03 Ganjar

Prof Dr Andi Pangerang mengaku membaca soal polemik posisi ketua umum di Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Baca Selengkapnya
Cak Imin Sebut Segelintir Orang di PBNU Mau Cawe-Cawe ke PKB
Cak Imin Sebut Segelintir Orang di PBNU Mau Cawe-Cawe ke PKB

Cak Imin menegaskan, terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Baca Selengkapnya
Ma'ruf Amin Singgung Ada Kubu Buat Pengurus Tandingan: Itu Bukan Watak Orang Islam
Ma'ruf Amin Singgung Ada Kubu Buat Pengurus Tandingan: Itu Bukan Watak Orang Islam

Belakangan, muncul isu Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tandingan.

Baca Selengkapnya
2 Bahasan Penting PPP di Rapimnas
2 Bahasan Penting PPP di Rapimnas

PPP telah memerintahkan para kader untuk intensif melakukan komunikasi ke partai-partai lain di daerah.

Baca Selengkapnya
34 Kiai PBNU Konsolidasi di Surabaya, Gelar Pertemuan Tertutup untuk Benahi PKB
34 Kiai PBNU Konsolidasi di Surabaya, Gelar Pertemuan Tertutup untuk Benahi PKB

Pertemuan turut dihadiri Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan Sekjen Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Baca Selengkapnya
PBNU Panggil Cak Imin: Kita Lihat Dia Datang atau Enggak
PBNU Panggil Cak Imin: Kita Lihat Dia Datang atau Enggak

PBNU bakal memeriksa Cak Imin besok Rabu (21/8) di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat.

Baca Selengkapnya
PPP Dapat Pencerahan Langsung dari Ketua MK Hadapi Pemilu 2024
PPP Dapat Pencerahan Langsung dari Ketua MK Hadapi Pemilu 2024

Ketua MK Anwar Usman menyebut para peserta bimtek kali ini mendapat pembekalan hukum acara khususnya untuk mempertahankan haknya.

Baca Selengkapnya
Sering Dikritik Tajam, PBNU Putuskan Dua Kader Senior Ini untuk Selesaikan Konflik dengan PKB
Sering Dikritik Tajam, PBNU Putuskan Dua Kader Senior Ini untuk Selesaikan Konflik dengan PKB

Rapat Pleno PBNU memerintahkan dua kader senior untuk menuntaskan permasalahan dengan PKB.

Baca Selengkapnya
PKB ke PBNU: Jaga Jarak, Jangan Bikin Kisruh
PKB ke PBNU: Jaga Jarak, Jangan Bikin Kisruh

Hubungan antara PKB dengan PBNU menjadi panas karena ada yang membuat kisruh.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Soroti Rapuhnya Etika Penyelenggara Negara, Wisnu Tenaya
VIDEO: Soroti Rapuhnya Etika Penyelenggara Negara, Wisnu Tenaya "Pemimpin Bukan Dealer!"

Dia mengatakan seorang pemimpin harus mampu menjadi leader yang dihormati

Baca Selengkapnya
OKP Lintas Iman Ingatkan Elite Politik Sampaikan Narasi Sejuk Jelang Putusan MK
OKP Lintas Iman Ingatkan Elite Politik Sampaikan Narasi Sejuk Jelang Putusan MK

Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Lintas Iman mengingatkan para elite politik agar memberi narasi menyejukkan jelang pembacaan putusan MK.

Baca Selengkapnya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

Baca Selengkapnya