Menkum HAM Disinggung Soal Perppu UU KPK: Tanya Presiden Saja

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta kepada publik agar tanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia pun memilih menghindar dari awak media usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (27/9).

"Enggak tahu, saya terlambat tadi. Tanya Pak Presiden saja," kata Yasonna di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat(27/9).

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertimbangkan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, yang mendesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyikapi hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR. Jokowi mengatakan itu setelah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya berupa penerbitan Perppu. Ini akan kita hitung, kalkulasi, kita pertimbangkan," ujar Presiden Jokowi berdiskusi dengan tokoh agama di Istana Negara, Kamis (26/9).

Jokowi berjanji akan segera memutuskan dan menyampaikan kepada rakyat.

"Dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terutama dari sisi pentingnya," katanya.