Menkum HAM: Gafatar tidak punya badan hukum

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) bukan organisasi berbadan hukum. Yasonna mengaku masih mendalami apakah kelompok tersebut merupakan bentuk organisasi atau hanya kelompok yang berbentuk Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Dari ‎info yang saya peroleh, itu tidak berbadan hukum di Kementerian. Tapi saya minta dicek lagi, kalau hanya dari aspek yuridis, tapi ormas kan gak perlu badan hukum. Ini harus jelas statusnya, apakah ini ormas atau berbadan hukum," kata Yasonna di Istana, Jakarta, Rabu, (13/1).

Gafatar sudah membuat resah sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut Yasonna, pemerintah berkomitmen segera menelusuri status dan keberadaan Gafatar.

Jika Gafatar berbentuk Ormas, kata Yasonna, semestinya kelompok tersebut berdasarkan aturan harus terdaftar di Kementerian Dalam Negeri.

"Saya suruh cek lagi, kalau dia enggak terdaftar di kita, di Kemendagri juga tidak, atau mungkin bisa saja terdaftar di provinsi, dan bila di provinsi juga tidak ada, berarti itu organisasi tak benar," tegas Yasonna.

Secara terpisah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, gerakan organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)‎ merupakan organisasi yang tidak terdaftar. Oleh sebab itu, kata dia, organisasi Gafatar ini tidak layak untuk diikuti masyarakat.

"Tentu ini bukan organisasi yang layak untuk diikuti masyarakat," kata Lukman di Istana, Jakarta, Rabu (13/1).

Lukman menjelaskan, sampai saat ini aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan lebih intensif terkait gerakan ini.

"Kalau dari sisi agama atau paham yang mereka sebar luaskan, dari kajian yang dilakukan MUI, paham yang dikembangkan tidak sebagaimana paham yang secara mainstream pokok-pokok ajaran Islam. Mereka juga tidak menyatakan diri sebagai Islam. Tapi mereka ingin menyatukan agama Ibrahimiyah, seperti Islam, Yahudi dan Kristiani," jelas Lukman.