Menkum HAM Ingatkan Mahasiswa Jangan Terbawa Agenda Politik
Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H Laoly meminta mahasiswa tidak menyampaikan aspirasi melalui demo. Sebab, dia menilai, demo menolak RUU KPK dan RUU KUHP telah ditunggangi dengan tujuan politis.
Untuk diketahui, mahasiswa dari berbagai elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Selasa (24/9). Mereka kembali menyuarakan tuntutan menolak RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil revisi UU KPK, hingga RUU Pertanahan.
"Di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan tujuan politik," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9).
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa yang mengajak mahasiswa untuk menjaga kondusivitas pemilu? Bupati Ipuk mengajak mahasiswa agar berkontribusi positif dalam menyosialisasikan informasi yang benar dan bermanfaat.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana mahasiswa berperan dalam menjaga kondusivitas Pemilu? “Saya minta mahasiswa berperan, jangan baperan. Keamanan adalah kesepakatan, bukan kebutuhan. Mari kita berfikir dan berperasaan yang positif,“ ujarnya.
Politikus PDIP itu berharap mahasiswa tidak terbawa agenda politik tertentu dalam aksi penolakan RUU kontroversial tersebut. Dia meminta mahasiswa mengedepankan dialog.
"Saya berharap pada mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa jangan terbawa random agenda politik yang enggak bener. Kalau mau debat, kalau mau bertanya tentang RUU mbok datang ke DPR, datang ke saya. Bukan unjuk rasa merobohkan (pagar)," ujarnya.
Mengenai permintaan mahasiswa yang tidak didengarkan anggota DPR, Yasonna berkilah pihak legislatif telah membuka ruang diskusi. Dia meminta mahasiswa mengedepankan jalur intelektual daripada mahkamah jalanan alias demo.
"Saya hanya mengingatkan kita ini mendengar melihat ada upaya-upaya yang menunggangi. Jangan terpancing, juga termasuk RUU KPK, negara kita negara hukum ada mekanisme konstitusional untuk itu. Yaitu ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke mahkamah jalanan. Sebagai intelektual, sebagai mahasiswa taat hukum kita harus melalui mekanisme itu," tutupnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Bagaimana Pendapat Anda soal RUU KUHP? Klik di Sini!
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaKegiatan ini bertujuan untuk menjalin komunikasi dan sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan, dan elemen mahasiswa.
Baca SelengkapnyaHal ini semakin krusial mengingat Undang-Undang (UU) Pilkada yang baru memberikan sanksi pidana bagi pejabat yang terlibat dalam politik praktis
Baca SelengkapnyaMahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM di halaman Kampus Institut Senin Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Baca SelengkapnyaDibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaKecewa dengan Pelanggaran Demokrasi dan Etika, Mahasiswa UNS Keluarkan Maklumat Supersemar
Baca SelengkapnyaMereka menggaungkan demokrasi berjalan dengan aman, damai dan jujur.
Baca SelengkapnyaPara mahasiswa di Ibu kota tersebut menyatakan siap adu argumentasi dengan Prabowo
Baca SelengkapnyaMahfud MD mengajak mahasiswa untuk melawan korupsi dan ketidakadilan.
Baca Selengkapnya