Menkum HAM Isyaratkan Ada Upaya Kacaukan Suasana Jelang Pelantikan Jokowi
Merdeka.com - Menko Polhukam Wiranto menyiratkan ada sekelompok yang mencoba untuk mengacaukan suasana pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, terlebih jelang pelantikan. Menkum HAM Yasonna H Laoly juga membenarkan hal ini. Bahkan ada indikasi saat kerusuhan massa di depan DPR RI selasa kemarin.
"Setelah kita teliti, rupanya ada gerakan sistem, gerakan tambahan. Ada itu kemarin. Setelah kita tunjukan ada. Kalian tahu. Barang sudah viral kan. Saya tanya, kalau sampai merusak membakar mobil orang. Emang begitu caranya," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (25/9).
Saat ditegaskan kembali, ada upaya ingin mengacaukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dia menyerahkan kembali agar Wiranto menjelaskannya. Namun, politisi PDIP ini, membenarkan telah merapatkan hal tersebut.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
"Tanya, tanya Menko Polhukam. Itu bukan otoritas (saya). Tetapi saya tahu, kami rapatkan," ungkap Yasonna.
Dia pun menuturkan, ini bukan asal bunyi saja alias asbun. Meskipun, dirinya kembali menyerahkan kepada Wiranto untuk menjelaskan.
"Adalah. Kita enggak asbun kok. Adalah. Enggak usah kita persoalkan. Ada, tanya Pak Menko," tukasnya.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto enggan bicara banyak mengenai hal ini. Dia tak membenarkan juga tak menolak.
"Kalau saya bicara, nanti menuduh. Kalau nanti yang bertugas. Kalau ini yang jawab, tanyanya teman-teman intelijen. Saya enggak punya alat ukur apapun. Saya enggak bicara tanpa ada fakta. Tanyanya ke Pak Budi Gunawan," pungkasnya.
Sebelumnya, Wiranto menyadari akan menghangatnya suasana politik nasional. Dia menegaskan, situasi akan berjalan aman dan kondusif.
Namun, dia memberi sinyal ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan. Sehingga dirinya meminta jangan ada yang terpancing.
"Kalau ditanya aman apa tidak? Ya Insyaallah terjaga. Karena itu, proses yang sudah melalui jalan panjang. Rakyat sudah mengakui. Kita harus konsisten. Jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan," kata Wiranto.
Dia menjelaskan, bahwa demokrasi Indonesia melalui kontestasi Pemilu kemarin sudah dijalankan dengan baik. Bahkan semua proses hukum sudah selesai diperkarakan melalui Mahkamah Konstitusi.
"Artinya, proses hukum tertinggi di Indonesia sudah memutuskan siapa pemenang dari proses Pemilu, Pilpres yang dimenangkan Jokowi-Kiai Ma'ruf Amin. Kewajiban kita semua untuk menjaga proses ini sampai ujung, yakni pelantikan Presiden dan DPR," ungkap Wiranto.
Karena itu, dia meminta jangan ada pihak-pihak yang diduga akan mengacaukan proses itu. "Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah yang ujung-ujungnya, diduga mengacaukan proses pelantikan DPR dan Presiden," tutur Wiranto.
Menurutnya, ini jangan mengacaukan proses demokrasi di Indonesia.
Senada, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan, ada pihak ketiga yang memproduksi hoaks, dengan memanfaatkan situasi Papua dan aksi di DPR saat ini.
Dia meminta, masyarakat tetap tenang. Dan tak mudah terprovokasi.
"Tolong jangan mudah terpengaruh. Dinamika seperti ini, baik di Papua maupun di berkaitan dengan masalah DPR ada pihak ketiga untuk main hoaks-hoaksan," kata Tito.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah apa yang disampaikan Hasto.
Baca SelengkapnyaTim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, PGI sangat berperan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIsu pelanggaran HAM kembali dimunculkan dan dikaitkan dengan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPada rekaman yang diputar Hasto lewat telepon genggam miliknya, memang terdengar suara mirip Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaReaksi Dingin Puan Ditanya Isu Manuver Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, setiap lima tahun sekali dipastikan Pemilu akan terus terjadi.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menanggapi soal rencana perombakan kabinet jelang purnatugas Oktober mendatang.
Baca SelengkapnyaJustru menurut Moeldoko, saat ini Jokowi mendapat apresiasi yang tinggi dari masyarakat.
Baca Selengkapnya