Follow
Menkum HAM isyaratkan bakal kembali terima CPNS tahun ini
Merdeka.com - Meski tahun lalu telah melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) besar-besaran, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) berencana kembali menambah di tahun ini. Hanya saja, belum diketahui jumlah kuota dan waktu pelaksanaan.
Menkum HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, jumlah pegawai di instansinya belum mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, diperlukan kuota tambahan agar lebih efektif.
"Tahun ini rencananya akan ditambah lagi kuotanya (CPNS)," ungkap Yasonna di Palembang, Rabu (18/4).
-
Siapa yang mengungkapkan alasan penundaan rekrutmen CPNS? 'Jadi kenapa ini agak terlambat? Karena ada beberapa kompeten, itu kan masih kita kejar supaya mengusulkan formasi ke kami,' jelas dia.
-
Kenapa rekrutmen CPNS tertunda? Anas menjelaskan, penundaan ini disebabkan oleh sejumlah kementerian Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah yang belum mengirimkan usulan formasi ke pihaknya.
-
Apa tahap pengadaan CPNS 2024 saat ini? 'Saat ini pengadaan CASN 2024 lanjutan (untuk CPNS Sekdin sudah mulai pada Mei 2024) masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang sudah diinput oleh masing-masing instansi pemerintah,' kata Ave dalam keterangan tertulis, Senin (29/7).
-
Siapa yang bertanggung jawab atas rekrutmen CPNS? Anas pun berjanji setelah formasi telah terkumpul sesuai dengan target nasional, maka proses rekrutmen akan segera berjalan.
-
Siapa yang membuka lowongan CPNS? Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) akan membuka 18.557 formasi untuk seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.
-
Kenapa pemerintah menetapkan formasi CPNS secara bertahap? 'Namun angka tersebut masih akan bergerak, mengingat kebutuhan ASN secara nasional akan dioptimalkan. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan formasi tersebut. Namun demikian penetapan formasi secara bertahap akan segera diterbitkan agar proses seleksi dapat sesegera mungkin dilaksanakan,' tandasnya.
Hanya saja, Yasonna belum membocorkan jumlah kuota yang diterima. Pada tahun lalu, kementerian ini tercacat terbanyak dalam menerima CPNS mencapai 42 persen di angka 17.962 kursi.
"Kita lihat perkembangannya (untuk kuota)," ujarnya.
Menurut dia, saat ini jumlah pegawai Kemenkum HAM sudah berada di angka ideal. Namun, hal itu belum bisa dikatakan memenuhi jumlah yang diperlukan.
"Belum mencukupi kebutuhan, tapi sudah ideal," kata dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menjelang penutupan seleksi CPNS 2024 sudah ada 2.718.663 pelamar untuk mengisi 250.407 formasi.
Baca Selengkapnya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejauh ini jadi instansi yang paling banyak dilamar, dengan total pelamar submit sebanyak 7.080 orang.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menyediakan 250.407. formasi CPNS Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 yang berjumlah 2.302.543 formasi, sebanyak 22 persennya dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah.
Baca Selengkapnya
Pelamar PPPK Nakes sebanyak 260.473 pendaftar, pelamar PPPK guru sebanyak 338.349 pendaftar dan pelamar PPPK teknis sebanyak 433.887 pendaftar.
Baca Selengkapnya
Adapun formasi yang hingga saat ini belum ada peminatnya antara lain untuk kebutuhan umum Analisis Hukum 28 formasi.
Baca Selengkapnya
Formasi yang belum ada peminatnya antara lain meliputi jabatan Analis Hukum Ahli Pertama untuk umum dan penyandang disabilitas.
Baca Selengkapnya
jumlah formasi yang disetujui itu diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas serta pemerataan aksesibilitas pelayanan masyarakat di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ketentuan ini merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi CASN 2023 tanggal 9 Oktober lalu.
Baca Selengkapnya
Formasi yang ditempatkan di IKN, diambil dari alokasi formasi CPNS pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Tercatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi instansi pusat dengan jumlah pelamar terbanyak, yakni 568.257 orang.
Baca Selengkapnya
Dalam data yang disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN), hanya dua pelamar yang mendaftar di Kementerian ESDM.
Baca Selengkapnya