Follow
Menkum HAM: Kita tak mau KPK jadi korban secara institusi!
Merdeka.com - Empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan ke Mabes Polri, Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kondisi ini dikhawatirkan dapat membuat lembaga antikorupsi lemah.
Menkum HAM Yasonna Laoly yakin Bareskrim Polri dapat bekerja profesional mengusut kasus yang diduga melibatkan pimpinan KPK. Namun secara institusi KPK harus tetap dijaga.
"Sprindik terserah polisi, jika Bareskrim sudah menetapkan tersangka. Kita tidak mau KPK jadi korban secara institusi," kata Yasonna di Gedung DPR, Jumat (2/6).
-
Siapa yang ditangkap KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT ini, KPK berhasil mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Saat ini kata Yasonna, setelah Busyro habis masa jabatan, Bambang tersangka KPK tidak dapat bekerja secara efektif. Belum lagi jika status Abraham Samad, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain ditingkatkan oleh polisi.
Menurutnya, ada dua opsi untuk menjaga KPK. Pertama kembali melakukan seleksi dan kedua Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu.
"Ada dua pikiran mempercepat seleksi tapi seleksi panjang kita bentuk pansel, umumkan. Paling cepat jaga KPK adalah menonaktifkan lalu terbitkan Perppu," saran Yasonna.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menkumham tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya
KPK akan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai ketentuan hukum berlaku.
Baca Selengkapnya
TKN memahami bila indeks korupsi versi Indonesian Corruption Watch (ICW) masih tinggi.
Baca Selengkapnya
Kepada presiden terpilih KPK berharap RUU Perampasan Asen disahkan
Baca Selengkapnya
Ma’ruf Amin meminta Nawawi Pomolango bekerja lebih baik.
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memarahi Menteri Hukum dan HAM sekaligus Kader PDIP Yasonna Laoly.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menjawab usulan agar pimpinan KPK dinonaktifkan di tengah kasus dugaan pemerasan Mentan Syahrul Yasin Limpo.
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Nawawi Pomolango mewanti-wanti tak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala"
Baca Selengkapnya
KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.
Baca Selengkapnya
Bahkan, menurut dia, ada juga yang melakukan cara kasar untuk mengintimidasi dan berlindung dalam simbol-simbol dan atribut kekuasaan.
Baca Selengkapnya
"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca Selengkapnya
Yasonna mengaku sempat bertemu empat mata dengan Jokowi sebelum dicopot sebagai Menteri Hukum dan HAM.
Baca Selengkapnya