Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menkum HAM minta Bapas segera laporkan evaluasi Corby

Menkum HAM minta Bapas segera laporkan evaluasi Corby Menkumham bebaskan Corby. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengaku masih menunggu hasil evaluasi dari Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kerobokan, Bali terkait terpidana narkoba Schapelle Leigh Corby. Corby yang mendapatkan bebas bersyarat itu terancam dicabut hak pembebasan bersyaratnya lantaran keluarganya melakukan wawancara eksklusif dengan stasiun TV Australia.

"Belum, belum. Saya harapkan secepat mungkin," ujar Amir di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3).

Amir enggan berkomentar apakah Corby memang melanggar aturan pihaknya terkait wawancara tersebut. Amir akan menanggapi hal itu juga sudah mendapatkan laporan dari Bapas dan akan langsung dievaluasi olehnya.

"Ya itulah. Jangan dulu saya mengeluarkan pernyataan sekarang, tapi tentunya manakala laporan dari Bapas sudah masuk, di sanalah saatnya kami akan mengevaluasi," ujar Amir.

Namun demikian, menurut Amir, salah satu hal yang bisa menyebabkan pencabutan Pembebasan Bersyarat yakni jika terpidana melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Amir mengaku belum melihat wawancara keluarga Corby di stasiun asal negeri Kanguru tersebut.

"Salah satu dari berbagai persyaratan adalah tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat. Saya belum melihat secara utuh wawancaranya," imbuhnya. (mdk/hhw)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Istana: Selama Tidak Ada Aturan Baru, Maka Pemerintah Mengikuti Putusan MK soal Pilkada
Istana: Selama Tidak Ada Aturan Baru, Maka Pemerintah Mengikuti Putusan MK soal Pilkada

Hasan menilai hari ini proses demokrasi tampak luar biasa. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan memainkan peran dalam proses berdemokrasi.

Baca Selengkapnya
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan
Debat Capres Bahas Hak Asasi Manusia, Komnas HAM: Jangan Hanya Isu Politik Lima Tahunan

Berharap para capres tidak hanya melihat isu persoalan HAM, sebagai komoditas politik lima tahunan

Baca Selengkapnya
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai
Kemendagri: Kepala Daerah Dilarang Copot Baliho Capres-Cawapres Tanpa Sepengetahuan Partai

Plh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak

Baca Selengkapnya
Masyarakat Diimbau Saring Informasi Terkait Pilkada agar Tidak Termakan Hoaks
Masyarakat Diimbau Saring Informasi Terkait Pilkada agar Tidak Termakan Hoaks

Polisi mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pilkada.

Baca Selengkapnya