Menkum HAM ngotot ajukan penghinaan presiden jadi undang-undang

Merdeka.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan pasal penghinaan presiden sebagai undang-undang. Dalam pasal tersebut akan dijelaskan perbedaan antara menghina dan mengkritik presiden.

"Sedang dipersiapkan dan itu sudah masuk dalam pembahasan kita, nanti dibahas dalam bab satu dulu. Tapi dalam pasal tersebut akan menjelaskan detil perbedaan menghina dengan mengkritik," kata Yasonna saat ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta Selatan, Senin (31/8).

Yasonna berjanji apabila pasal penghinaan presiden benar ditetapkan sebagai undang-undang akan berlaku secara adil dan tepat sasaran.

"Nanti suasananya tidak sama dengan pasal karet, di mana saat itu dengan seenaknya pemerintah bisa menangkap dengan seenaknya. Untuk pasal ini, hal ini sudah tak ada lagi," terangnya.

Ia mengungkapkan masyarakat boleh mengkritik kinerja pemerintah namun berdasarkan bukti dan alasan yang jelas. Termasuk kritikan kepada kinerja dirinya sebagai Menkum HAM.

"Kalau mengkritik saya karena kerja tidak becus. That's okey with me. Dan apabila saya dalam bekerja tidak jelas bisa ditangkap," katanya.

Atas hal itu, alumnus Universitas Sumatera Utara ini mengharapkan masyarakat memandang penghinaan presiden sebagai pelanggaran hukum. Maka, pasal penghinaan diperlukan untuk menjaga dan menghormati kepala negara.

"Makanya harus dibedakan atas penghinaan kepada kepala negara dan simbol kebangsaan lain. Coba pikir bagaimana Hakim Sarpin bisa dilindungi tentang pasal penghinaan begitu juga dengan presiden," jelasnya.

Rencananya, Menkum HAM akan membahas pasal penghinaan presiden dengan DPR RI sebagai delik aduan. Delik aduan ialah delik yang diproses apabila ada pengaduan dan laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.

"Kita lihat dengan DPR, pembicaraan dan kesepakatan bareng teman-teman akan ke arah situ," pungkasnya.