Menkum HAM Sebut Ada yang Ingin Tunggangi Demo Mahasiswa di DPR
Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Laoly menyebut gelombang demo mahasiswa menolak UU KPK Baru dan RUU KUHP ditunggangi sekelompok orang dengan tujuan politis. Yasonna berharap mahasiswa tidak terbawa agenda politik tertentu dalam aksi penolakan RUU kontroversial itu.
"Di luar sana sekarang ini isu dimanfaatkan untuk tujuan tujuan politik," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/9).
Ia pun meminta mahasiswa mengedepankan dialog. Yasonna menyatakan terbuka dengan mahasiswa jika ingin bertanya soal RUU yang saat ini dibahas di DPR.
-
Apa yang diminta oleh massa demo? Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa tuntutan utama aksi demo? Reza Rahadian ikut turun ke jalan dan berorasi di depan gedung DPR RI untuk menolak RUU Pilkada dan mendukung putusan Mahkamah Konstitusi.
"Saya berharap pada para mahasiswa, adik-adik saya mahasiswa jangan terbawa random agenda politik yang enggak benar. Kalau mau debat kalau mau bertanya tentang RUU mbok datang ke DPR, datang ke saya. Bukan unjuk rasa merobohkan (pagar)," ucapnya.
Mengenai permintaan mahasiswa yang tidak didengarkan anggota Dewan, Yasonna berkilah DPR telah membuka ruang diskusi.
"Kemarin ditemui oleh ketua Baleg. Tadi sudah disepakati kalau ada nanti mau ketemu ya ketemu," katanya
Politisi PDIP itu juga meminta mahasiswa mengedepankan jalur intelektual daripada mahkamah jalanan alias demo.
"Saya hanya mengingatkan kita ini mendengar melihat ada upaya-upaya yang menunggangi. Jangan terpancing, juga termasuk RUU KPK, negara kita negara hukum ada mekanisme konstitusional untuk itu. Yaitu ajukan judicial review ke Mahkamah konstitusi, bukan ke mahkamah jalanan. sebagai intelektual, sebagai mahasiswa taat hukum kita harus melalui mekanisme itu," katanya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Arteria Dahlan dan Masinton Pasaribu keluar Gedung DPR untuk menemui demonstran.
Baca SelengkapnyaPara mahasiswa di Ibu kota tersebut menyatakan siap adu argumentasi dengan Prabowo
Baca SelengkapnyaDalam demo kemarin, sejumlah anggota DPR menemui massa yang menolak RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaDemonstrasi yang digelar di depan gedung DPRD Jatim itu mengepung dan meminta paksa agar anggota dewan mau keluar dan menemui massa aksi.
Baca SelengkapnyaRatusan mahasiswa tiba-tiba menggeruduk gedung DPR, Jumat (17/5) sore.
Baca SelengkapnyaAksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaRatusan mahasiswa ini menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMasinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Provinsi Banten (AMPB) menggelar mimbar rakyat di kampus Universitas Yuppentek Indonesia, Tangerang, Banten, Kamis (21/12/2023).
Baca SelengkapnyaKecewa dengan Pelanggaran Demokrasi dan Etika, Mahasiswa UNS Keluarkan Maklumat Supersemar
Baca Selengkapnya